TANGERANG, POSKOTA.CO.ID - Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Saeroji mengaku kesulitan dalam mendapatkan data penerima bantuan sosial (Bansos) di Kota Tangerang.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku pihaknya mengalami kesulitan dalam mengawasi penyaluran dana Bansos ini.
Pasalnya, ketika DPRD meminta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selalu tak diberikan oleh Dinsos Kota Tangerang.
Alasannya, data tersebut ada di Kementerian Sosial (Kemensos).
"Katanya datanya di pusat, gak mungkin dong kalau Kota Tangerang mau berikan terus gak ada data bantuan terus datanya dari mana?" kata Saeroji.
Diketahui data yang dimiliki oleh Kemensos berbentuk keseluruhan di Indonesia.
Seharusnya, kata Saeroji, itu dapat dirincikan by name by address oleh Dinsos Kota Tangerang.
"Kita juga pernah minta waktu itu, data by name by address PKH beserta juga pendampingnya.
"Fungsi kita, kan, di dewan juga mengawasi semus program pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah.
"Kalau kita ga punya data, gimana kita bisa mengawasi," tuturnya.
Menurut dia, permintaan data tersebut juga sudah dilakukan sejak sebelum adanya Covid-19.
