Di Tengah Pandemi Covid 19, DPRD Kota Tangerang Sibuk Mikir Baju Baru dengan Anggarkan Rp 675 Juta

Rabu 04 Agu 2021, 13:55 WIB
Anggota DPRD Kota Tangerang saat melaksanakan pelantikan. (Ist)

Anggota DPRD Kota Tangerang saat melaksanakan pelantikan. (Ist)

TANGERANG, POSKOTA.CO.ID - Di tengah sibuknya Pemerintah Kota Tangerang mengurus penanganan Pandemi Covid 19, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang malah sibuk mikir baju baru.dengan anggaran Rp675 juta. 

Dilihat dari Situs LPSE Kota Tangerang pakaian untuk anggota DPRR Kota Tangerang dibandrol dengan penganggaran sebesar Rp675 juta. 

Menurut Sekretaris DPRD Kota Tangerang, Agus Sugiono nomila tersebut akan diperuntukan untuk 50 anggota dewan yang ada di Kota Tangerang. Masing - masing anggota akan mendapatkan 4 jenis baju baru. 

Dirinya merinci baju tersebut nantinya akan meliputi Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Harian (PSH) masing-masing satu setel. Kemudian Pakaian Dinas Harian (PDH) dua setel.

"Untuk 50 anggota dewan itu, 4 jenis pakaian 5 setel per orang. Jadi total 250 setel. PSL kan lengkap dengan dari dan jas, PSR itu yang ada peci-nya," ujarnya ketika dihubungi wartawan Rabu (04/08/2021).

Menurut dia dari 250 setel pakaian itu bila dikalkulasikan dari anggaran yang disediakan maka masing-masing pakaian dihargai Rp 2,7 juta. Namun demikian, Agus tak mengetahui persis nominal per pakaian. Pasalnya, itu yang menilai si pemenang lelang. 

"Ya gak tau itu kan lelang, lelangnya gimana kan saya gak tau. Kan lelang. Harga penawaran segitu di LPSE," jelasnya. 

Diketahui tender di LPSE Kota Tangerang yang dimulai pada 7 Juni 2021 ini sudah selesai. Pemenang tender sudah diketahui dan pembuatan pakaian tengah berproses.

"Kan proses dulu setelah dapet pemenang. Administrasi, penyelesaian, kontrak dan lain-lain," katanya. 

Sedangkan untuk spesifikasi Pakaian yang dibuat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang ini, Agus juga belum tahu persis. Pasalnya pakaian masih dalam proses.

"Waduh saya belum tahu ya.  Itu kan ada standarnya (spesifikasi) SSH (Standart Satuan Harga) dari Walikota," kata Agus. 

Berita Terkait
News Update