JAKARTA, POSKOTA.CO.ID-- Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menolak perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2017–2020) yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam sidang Paripurna hari ini.
Hal itu karena kinerja Gubernur Anies Baswedan dinilai masih jauh dari target dalam melaksanakan RPJMD yang Gubernur rancang pada tahun 2017.
"Kenapa RPJMD mau diubah? Wong banyak target program unggulan gubernur tidak tercapai. Bahkan, sebelum pandemi, tiga tahun menjabat, realisasi nya jauh dari target," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono, dalam siaran pers yang diterima Poskota, Senin (2/8/2021).
Gembong mengungkapkan, saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, pasangan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, banyak mempunyai program unggulan untuk masyarakat DKI Jakarta seperti Program Rumah DP 0, OKE OCE, sampai Naturalisasi Sungai. Gembong pun menjelaskan target program tersebut di RPJMD banyak yang tidak sesuai target.
"DP 0 targetnya Rp 250.000, yang terbangun cuma 2.764 unit, OKE-OCE yang katanya diberi modal dicariin pembeli lalu ujug-ujug berubah jadi 'Jakpreneur' sampai tahap pendanaan hanya 1.064 peserta. Naturalisasi Sungai apalagi, ada seujung kuku yang sudah selesai?" lanjut Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu.
Gembong menilai Gubernur Anies Baswedan tidak fokus dalam bekerja, dan tidak mempunyai skala prioritas dalam merancang program kerja. Dia menyebutkan soal Formula E salah satunya.
"Skala Prioritas nya apa? Formula E? BPK temukan potensi kerugian Rp 106 miliar. Jalur Sepeda? Kami mendukung, tapi kenapa jadi malah timbulkan konflik horizontal dengan pengguna jalan lain,"
Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengajukan RAPERDA APBD Perubahan 2021, menyusun RKPD tahun anggaran 2022, KUA-PPAS dan RAPBD tahun 2022 dengan tetap mengacu kepada RPJMD 2017–2022 PERDA Nomor 1 Tahun 2018.
Gembong pun berpesan, Pemprov dan Gubernur jangan terlena dengan turunnya kasus aktif Covid-19, dan turunnya BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit di DKI Jakarta. Jangan terlena seakan Covid sudah selesai, cakupan vaksinasi di beberapa kecamatan masih dibawah 40% seperti di Cakung Ciracas Duren Sawit, harus Pemprov turun dan ajak warga yang belum divaksin. (trb)
