JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria , meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada untuk mengawasi aset Pemprov DKI yang dimiliki.
Bahkan, orang nomor dua di Pemprov DKI tersebut minta agar pejabat SKPD melaporkan apabila mendapati adanya aset pemerintah yang diambil alih atau diserobot.
"Pengawasan lahan tentu ada bidangnya masing-masing, tiap dinas ada pengawasannya," ucap Ariza di Balaikota , saat menanggapi adanya dugaan penyerobotan lahan milik DKI di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan.
Menurutnya, apapun bentuk pelanggarannya nanti baik penyerobotan lahan atau tidak adanya izin terhadap bangunan akan ditindaklanjuti. "Apapun pelanggarannya dan masalah-masalahnya pasti kita tindak lanjut," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, warga maupun nelayan yang ada di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan mempertanyakan lahan milik Pemprov DKI yang dibangun gudang peralatan kapal tanpa adanya izin.
Tak hanya itu, keberadaan proyek bangunan di atas lahan 3.000 meter tersebut belakangan juga menutup fasilitas umum (fasum) yang ada di dekat dermaga. Sehingga, akses nelayan dan juga pekerja di pelabuhan terhambat.
Sementara itu, warga yang melaporkan pelanggaran tersebut hanya ditindaklanjuti petugas Satpol PP Jakarta Utara dengan menyegel dan menghentikan proyek bangunan. Padahal, petugas Sudin Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan telah merekomendasikan untuk bongkar.
Wakil Ketua DPRD DKI, Mohammad Taufik sebelumnya meminta, Satpol PP untuk bertindak tegas. Terlebih surat rekomendasi teknis bongkar telah dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya Penataan Kota dan Pertanahan Jakarta Utara.
"Harus ditindak tegas ya. Kalau sudah ada surat rekontek (rekomendasi teknis) bongkar, ya harus dibongkar lah," tegas Taufik pada wartawan, Rabu (16/6/2021). (deny)
