JAKARTA, POSKOTA. CO.ID - Mendagri Muhammad Tito Karnavian melakukan safari ke daerah untuk memastikan adanya penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dan realisasi APBD.
Hari pertama, Jumat (23/7/2021) daerah yang dikunjungi adalah Bekasi dan Depok.
"Selain memberikan arahan, Mendagri juga memanfaatkan momentum kunjungan kerjanya untuk mengecek penyaluran bantuan sosial atau bansos," terang Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan di Jakarta, Jumat (23/7/2021).
Diketahui, berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 15 Juli 2021, Kabupaten Bekasi termasuk memiliki realisiasi anggaran yang relatif rendah.
Tercatat, realisasi pendapatan Kabupaten Bekasi baru sebesar 40,59% dan realisasi belanjanya sebesar 30,62 persen.
Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8% DBH/DAU TA 2021 di Kabupaten Bekasi tercatat 62,9%, dengan rincian: penanganan Covid-19 0,0%; Dukungan vaksinasi 1,16%; Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 0,0%; Inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 0,0%; dan Belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 64,06%.
Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kabupaten Bekasi memiliki anggaran bansos Rp49.013.377.000 namun belum terealisasi atau realisasi 0%, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp50.000.000.000 sudah terealisasi Rp36.108.676.901 atau 72,22%.
Mendagri langsung bertolak ke Kota Depok, Jawa Barat.
Sama halnya dengan Kabupaten Bekasi, Kota Depok juga tercatat memiliki realisasi yang masih rendah.
Kota Depok memiliki realisasi pendapatan sebesar 48,63% dan realisasi belanja sebesar 28,12%.
Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8% DBH/DAU TA 2021 di Kota Depok sebesar 51,53%, dengan rincian: penanganan Covid-19 35,76%; Dukungan vaksinasi 7,92%; Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 50,55%; Inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 100%; dan Belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 38,37%.
Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kota Depok memiliki anggaran bansos Rp90.123.689.040 namun baru teralisiasi Rp2.674.366.500 atau 2,97%, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp92.108.640.000, baru terealisasi 19.054.114.013 atau 20,69%. (johara)
