JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Terkait lonjakan pasien Covid-19 di Jawa Barat, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memberikan pengarahan.
Pemerintah masih melakukan evaluasi PPKM, khususnya di provinsi tersebut.
Data Google Community Mobility Report hingga tanggal 16 Juli 2021 mencatat, belum terdapat penurunan mobilisasi masyarakat secara signifikan di beberapa daerah di wilayah Jawa Barat, baik di tempat berbelanja, tempat wisata maupun di tempat kerja.
Wapres menilai diperlukan upaya yang lebih masif dari seluruh jajaran pemerintah Jawa Barat agar penurunan PPKM Darurat Covid-19 dapat terlaksana dengan baik.
"Sehingga untuk Provinsi Jawa Barat diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik,” tegas K. H. Ma’ruf Amin di rapat pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Jawa Barat melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Kamis (22/07/2021).
Wapres menyampaikan, dalam penerapan PPKM Darurat masih terdapat sektor esensial dan sektor kritikal yang beroperasi, salah satunya pedagang.
Untuk itu, hal ini memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat utamanya dalam penerapan protokol kesehatan agar tidak terciptanya klaster baru dari aktifitas niaga.
"Masalah pemberlakuan PPKM level, levelling. Maka untuk PKL (Pedagang Kaki Lima), Khusus PKL di pasar-pasar yang diberikan kesempatan untuk bisa berusaha, supaya jangan sampai ini prokes (protokol kesehatan) nya tidak diperhatikan," tandasnya.
Wapres menilai perlu pengaturan dan perlu pengawasan supaya mereka bisa berdagang tapi tidak menjadi cluster Covid-19,” urai Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menekankan tentang pentingnya percepatan distribusi dan pemberian vaksinasi kepada masyarakat di Jawa Barat.
Sebab, berdasarkan Data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar), pada 21 Juli 2021 tercatat kasus konfirmasi positif harian mencapai 536.000 kasus dan Jawa Barat berkontribusi 18 persen terhadap kasus nasional serta berada di urutan kedua tertinggi di Indonesia.
"Untuk itu, diperlukan koordinasi yang sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pendistribusian vaksinasi agar kekebalam kelompok/herd immunity dapat terwujud di Jawa Barat," tambah Wapres.
Wapres juga menyarankan untuk percepatan vaksinasi saya sarankan agar selalu dikoordinasikan dari kalangan Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar distribusi dan targeting berjalan sesuai dengan sasarannya.
Dalam kesempatan itu, Wapres didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kabarhankam Polri Arief Sulistyanto, dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Wiku Adisasmito. (johara)
