Ahli Hukum Tata Negara Bocorkan Kondisi Indonesia Jika Jokowi Mundur Dari Kursi Kepresidenan, Begini Katanya

Rabu 21 Jul 2021, 07:34 WIB
Ahli Hukum Tata Negara Bocorkan Kondisi Indonesia Jika Jokowi Mundur Dari Kursi Kepresidenan. (ist)

Ahli Hukum Tata Negara Bocorkan Kondisi Indonesia Jika Jokowi Mundur Dari Kursi Kepresidenan. (ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Ahli hukum tata negara Refly Harun memberikan bocoran tentang kondisi di Indonesia apabila Joko Widodo (Jokowi) mundur dari kursi kepresidenan.

Menurut Refly, salah satu kemungkinan kuat yang bisa terjadi jika Jokowi tak lagi menjabat sebagai presiden yakni Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan menggantikan posisi Jokowi hingga 2024 mendatang.

“Itu otomatis terjadi jika pergantiannya dilakukan lewat jalur konstitusi yang normal,” ujar Refly Harun sebagaimana dikutip poskota.co.id dalam video di kanal YouTube pribadinya pada Senin (19/7/2021).

Pria berusia 51 tahun itu mengatakan bahwa pergeseran kekuasan itu memang bisa saja terjadi apabila Jokowi mengundurkan diri dari jabatannya atau ia dimakzulkan (turun takhta).

“Apakah akan sama saja? Itulah konsekuensi bernegara, kecuali jika yang diminta mundur adalah keduanya,” terang Refly.

Refly beranggapan bahwa presiden dan wakil untuk kedudukan sementara akan jatuh kepada Triumvirat, yakni sebuah rezim politik yang didominasi oleh tiga orang penguasa, yang masing-masing disebut triumvir.

Pembentukannya dapat secara formal atau informal, dan meskipun biasanya ketiganya berkedudukan sama di atas kertas, tetapi dalam kenyataan hal ini jarang terjadi.

Di sini Triumvirat yang dimaksud adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

“Lalu, dalam jangka waktu 60 hari, harus digelar pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR,” imbuh Refly..

Akan tetapy Refly mengaku ragu dengan kemampuan Ma’ruf Amin dalam menggantikan peran Presiden Jokowi.

Terlebih Refly tidak tahu persis sejauh mana kemampuan dari Mantan Ketua Umum MUI itu dalam memimpin bangsa dengan independensi pikiran yang dimilikinya.

“Kalau Ma’ruf terlalu banyak mendapatkan pengaruh dari pihak lain, tak akan lahir keputusan yang berpihak kepada rakyat,” tuturnya. (cr03)

Berita Terkait
News Update