JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut Pemerintah Indonesia tidak konsisten dalam menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang saat ini tengah dilakukan.
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng menyebutkan, adapun bentuk inkonsistensi pemerintah yakni masih dibukanya jalur keluar masuk internasional di sejumlah bandar udara selama PPKM Darurat.
Meski terkait hal itu telah diatur dalam SE Menteri nomor 47 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional dan Transportasi Udara dalam masa Pendemi Covid-19, namun kondisi saat ini di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain.
"Kita melihat bahwa kapasitas Pemerintah masih belum memadai jika dibandingkan negara lain yang membuka pintu internasionalnya,” ujar Robert dalam keterangan resmi yang diterima Poskota.co.id, Rabu (14/7/2021).
Maka dari itu, dikarenakan situasi Pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini masih cukup tinggi, Ombudsman meminta agar pemerintah bisa menakar ulang terkait kebijakan jalur keluar masuk internasional ini.
"Pemerintah perlu menutup sementara pintu kedatangan internasional selama PPKM Darurat agar lebih maksimal dalam menekan penyebaran Covid-19.
"Ketegasan pemerintah dalam implementasi di masa PPKM Darurat ini sangat diperlukan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Robert juga mengatakan, konsistensi kebijakan pemerintah juga sangat penting agar aparat di lapangan tidak kebingungan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat.
“Jadi penting sekali untuk memastikan konsistensi kebijakan dalam kerangka situasi darurat itu ditegakkan,” imbuhnya. (cr-05)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
