SERANG, POSKOTA.CO.ID - Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Banten akan meningkatkan sosialisasi Protokol Kesehatan disamping membatasi mobilitas masyarakat melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk penanganan di hulu.
"Kami sekarang konsentrasi di hulu. Bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat mengadakan sosialisasi untuk mencegah kepanikan di masyarakat," ungkap Gubernur dalam telekonferensi Rapat Penanganan Covid-19 Di Provinsi Banten yang dipimpin Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin, Rabu 14 Juli 2021.
Dikatakan, untuk menekan peningkatan kasus Covid-19, Pemprov Banten akan menggunakan pendekatan model Program Keluarga Berencana (KB).
"Ada petugas di lapangan, ada posko, melibatkan tokoh masyarakat, serta tokoh agama," jelas Gubernur.
Terkait vaksinasi Covid-19, dijelaskan Gubernur, vaksin yang dikirim ke Provinsi Banten masih terbatas. Sementara Bupati dan Walikota mengharapkan tambahan vaksin segera dikirim.
"Kami bekerjasama dan didukung oleh TNI, Kepolisian dan Kejaksaan," ungkap Gubernur, saat menjelaskan kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
"Untuk meningkatkan cakupan vaksinasi, petugas akan melakukan jemput bola," tambahnya.
Dijelaskan Gubernur, untuk mengurangi tekanan tingkat keterisian (Bed Occupancy Rate/BOR) rumah sakit yang saat ini mencapai 91% akan menambah rumah singgah hingga 400 tempat tidur.
Ditambahkan, kelangkaan obat dan oksigen di pasaran, turut mendorong masyarakat yang melakukan isolasi mandiri untuk mendapatkan obat dan oksigen dari rumah sakit. Selain itu, rumah sakit di Provinsi Banten juga tidak bisa menolak pasien Covid-19 dari luar wilayah.
Gubernur juga berharap Kementerian Kesehatan segera mengirimkan vaksin, obat-obatan, dan bahan untuk testing yang saat ini ketersediaannya terbatas.
Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin menekankan untuk meningkatkan koordinasi dan konsolidasi data seluruh pihak.
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
