SAYUR lodeh bukanlah sayur biasa. Ia merupakan sayur kegemaran Bung Karno.
Begitu sukanya Bung Karno terhadap sayur lodeh ini hingga pernah diadakan semacam lomba di Gedung Agung Yogyakarta.
Ketika Ibukota Negara pindah kembali ke Jakarta pada tahun 1950, Bung Karno tidak ketinggalan membawa "juara lomba" masak sayur lodeh tersebut agar hadirlah Sayur Lodeh di meja Makan Istana Negara.
Apa yang dilakukan oleh Bung Karno dengan mengangkat sayur lodeh ke istana, dan tanpa tedeng aling-aling Bung Karno mengungkapkan hobinya makan dengan sayur lodeh tersebut tersembunyi suatu makna yang dalam tentang politik pangan Indonesia. Politik pangan, oleh Bung Karno dijadikan sebagai pilar Indonesia berdikari.
Pangan menyangkut persoalan mati hidupnya negeri. Pemerintahan negara bisa jatuh ketika tidak bisa menyediakan pangan bagi rakyatnya.
Karena itulah pangan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dan wajib hukumnya negara hadir. Kehadiran negara ini bersifat hulu hilir.
Dari hulu, harus ada kebijakan yang bersifat progresif terkait politik agraria. Di dalamnya berkaitan dengan tata ruang, distribusi lahanlahan negara untuk rakyat petani, perlindungan lahan pertanian yang subur dan menjadi lumbung pangan.
Kegiatan penelitian benihbenih unggul, sistem irigasi, dan sistem pertanian gotong royong dengan mengintegrasikan tanah-tanah rakyat melalui pendekatan mekanisasi pertanian.
Di sisi tengah, bagaimana peningkatan kelayakan usaha pertanian dilakukan, termasuk pengolahan paska panen. Disisi hilir, kebijakan yang berkeadilan dengan memotong in-efisiensi mata rantai distribusi harus dilakukan, agar nilai tambah dinikmati petani.
Ditinjau dari kebijakan pemerintah harus ada pola terintegrasi terkait pengembangan peralatan mekanisasi pertanian, dan aplikasi berbagaiteknologi pertanian misalnya untuk memastikan ketersediaan pupuk, dan peningkatan efisiensi penggunaan pupuk kimia dan pupuk organik.
Pendeknya, kebijakan hulu-hilir harus mendorong peningkatan kemampuan produksi pangan nasional dengan kemampuan menciptakan nilai tambah secara nasional.