Sebulan Berlalu, Komisi I DPR Belum Lantik Dewas RRI, Ada Apa?

Senin 05 Jul 2021, 15:17 WIB
Gedung RRI. (foto: pusdatin rri)

Gedung RRI. (foto: pusdatin rri)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Meski telah ditetapkan pada 20 Mei 2021, lima nama calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) periode 2021-2026 terpilih belum dilantik oleh Komisi 1 DPR.

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum LPP RRI, Nurhanuddin mengatakan, berlarutnya pelantikan tersebut dapat berdampak langsung pada molornya periodesasi jabatan secara institusi di internal RRI. Salah satunya, pemilihan jajaran Direksi yang sesuai jadwal harus sudah terbentuk pada 22 Juli 2021.

"Proses fit and proper test sudah dilakukan satu bulan lebih, namun pelantikan Dewas LPP RRI belum juga ada kabar beritanya," ujar Nurhanuddin, dalam keterangannya yang diterima Poskota.co.id, Senin (5/7/2021).

Hal ini, menurut Nurhanuddin, akan berdampak ke internal RRI. Seharusnya, Dewas yang baru sudah dilantik sehingga pada 22 Juli 2021 sudah bisa memilih dan menentukan jajaran Direksi LPP RRI yang baru.

"Saya tidak tahu apa yang terjadi di Senayan. Karena domainnya memang masih ada di Komisi 1 DPR RI. Kenapa kok bisa lama seperti ini? Mungkin ada nuansa politis di sana (DPR). Tapi itu wajar karena DPR kan lembaga politik," kata Nurhanuddin.

Untuk itu, demi mengembalikan ke mekanisme yang semestinya, Nurhanuddin meminta Komisi 1 DPR untuk segera mengambil langkah berikutnya.

"Segera Lantik Dewas sebelum 22 Juli 2021," tegas Nurhanuddin.

Pengamat Media dari LSM Rumah Perubahan, Masduki juga menanggapi berlarutnya proses pelantikan Dewas LPP RRI yang sudah terpilih sejak satu setengah bulan lalu.

"Mungkin, belum ada pelantikan Dewas RRI karena setelah terpilih di Komisi 1, selanjutnya diparipurnakan di DPR sehingga dinyatakan sah oleh parlemen. Setelah itu, baru disahkan dengan mendapat SK dari presiden," timpal Masduki.

Bisa jadi, Masduki menduga, ada juga unsur politisnya. Karena saat ini bolanya ada di DPR, jelas aroma politis itu ada.

"Tapi hal itu tidak boleh menjadi alasan sehingga seolah ada pembiaran atas jadwal yang terus berlarut tanpa ada kepastian. Jangan sampai, nanti Komisi 1 tercoreng dan ternoda citranya," ujarnya.

News Update