Wapres Sebut 1 dari 4 Anak Balita Alami Stunting Karena Kurang Gizi

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menegaskan bahwa saat ini 1 dari 4 anak balita kita mengalami stunting (kekerdilan). Kondisi ini disebabkan oleh kurang gizi yang cukup lama dan infeksi berulang.

Itu disampaikan Wapres dalam sambutannya secara virtual pada Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-28 Tahun 2021 dengan tema "Keluarga Keren Cegah Stunting”,  di Jakarta, Selasa (29/6/2021).

 Acara Harganas juga sekaligus launching vaksinasi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 12-18 tahun.

Wapres mengungkapkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2019, prevalensi stunting pada balita tercatat 27,76%.

"Sejak 2018, pemerintah telah melakukan berbagai upaya menurunkan prevalensi stunting ini. Salah satunya adalah menajamkan berbagai intervensi gizi pada sektor kesehatan untuk menyasar pada ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan," terang Wapres yang menyampaikan sambutannya dari kediaman resminya di Jakarta.

KH Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah juga menggiatkan berbagai intervensi yang mendukung peningkatan kualitas gizi dan kesehatan pada anak dan ibu hamil, seperti akses air, sanitasi, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), akses pangan bergizi, juga perilaku hidup bersih dan sehat.

"Semua intervensi tersebut tidak akan efektif jika keluarga tidak mengambil peran aktif untuk memperhatikan kualitas hidupnya. Keluarga memiliki peran  signifikan dalam pencegahan maupun penanggulangan stunting," terang Wapres.

Karena masalah gizi, lanjut Wapres, sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup keluarga. Ia menjelaskan Presiden Joko Widodo  telah meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.  

"Permintaan ini tentu saja didasari atas pertimbangan pentingnya peran keluarga dalam melakukan penurunan stunting.  Saya mengingatkan bahwa target percepatan penurunan  stunting adalah 14% pada tahun 2024," Wapres menandaskan.

"Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut, saya meminta agar BKKBN berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Karena percepatan penurunan stunting tidak mungkin dilakukan oleh 1 lembaga saja, tetapi memerlukan keterlibatan dari kementerian dan lembaga lain,  bahkan dari lembaga non pemerintah, seperti dunia usaha, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat," tambahnya.