Lebak Alami Lonjakan Kasus, Fraksi PPP Sarankan Pilkades Serentak Diundur

Senin 28 Jun 2021, 15:24 WIB
Ketua Fraksi PPP DPRD Lebak Musa Weliansyah sarankan Pilkades serentak diundur.(Foto/yusuf)

Ketua Fraksi PPP DPRD Lebak Musa Weliansyah sarankan Pilkades serentak diundur.(Foto/yusuf)

LEBAK, POSKOTA.CO.IDKetua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Lebak Musa Weliansyah menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak untuk mengundur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lebak.

Menurut jadwal yang direncanakan Pilkades serentak 2021 ini akan dilaksanakan pada 26 September mendatang.

Hal tersebut disarankan oleh Musa, menginggat kondisi perkembangan kasus penyebaran COVID -19 di Kabupaten Lebak saat ini tengah mengalami lonjakan cukup tinggi.

"Kita bisa melihat sendiri, perkembangan kasus terkonfirmasi COVID -19 di Lebak saat ini tengah melonjak. Tidak hanya masyarakat biasa, namun juga para pejabat daerah juga banyak yang terpapar. Untuk itu lebih baiknya pelaksanaan Pilkades ditunda," kata Musa kepada Pos Kota, Senin 28 Juni 2021.

Musa mengatakan, pemerintah perlu mengambil keputusan tegas untuk menunda pelaksanaan Pilkades yang tahapannya kini sudah dimulai.

Menurutnya, dari tahapanya telah berjalan saja sudah dapat menimbulkan kerumunan yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran virus COVID - 19.

"Harus ada keputusan tegas, apakah ditunda atau tetap dipaksakan. Jika ditunda harus dilakukan sekarang, jangan di tengah perjalanan. Jika keputusan tersebut ditetapkan setelah anggaran negara terpakai, maka akan hanya menimbulkan polemik baru," katanya.

Untuk itu, Musa meminta agar Pemkab Lebak, khususnya pihak pelaksana Pilkades untuk melakukan pengkajian secara matang, dengan mempertimbangkan resiko yang dapat muncul.

"Jika memang akan tetap dipaksakan, maka Pemerintah harus memberikan jaminan bahwa nanti Pilkades harus tetap dilaksanakan. Jangan sampai setelah anggaran negara terpakai, dan para calon kepala desa sudah mengikuti berbagai tahapan seperti test COVID, test urine dan berbagai test lainnya, malah Pilkadesnya ditunda. Tentunya itu cuma akan menimbulkan polemik baru,"pungkasnya. (Yusuf Permana/Kontributor Banten)

 

Berita Terkait
News Update