JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengganti transportasi pengangkutan jenazah Covid-19 jadi pakai truk mendapat kritikan keras Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth.
Pria yang akrab disapa Kent itu meminta agar rencana penggunaan truk untuk mengangkut jenazah Covid-19 ke tempat pemakaman umum (TPU) dibatalkan. Sebab, menurutnya, perbuatan tersebut tidaklah manusiawi.
"Itu sangat tidak manusiawi, masa mengantarkan jenazah Covid-19 menggunakan truk yang ditumpuk-tumpuk di dalam truk, apa tidak memikirkan perasaan keluarga jenazah tersebut?," kata Kent dalam keterangannya dikutip Poskota.co.id, Minggu (27/6/2021).
Kent lantas menilai adanya rencana itu menunjukkan ketidakseriusan Gubernur Anies Baswedan dan jajaran dalam menangani Pandemi Covid-19 di Jakarta.
"Ini hasil ketidakseriusan Gubernur Anies dalam menangani Covid-19, lalu di jajaran dinas tidak berani bergerak secara signifikan karena tidak ada arahan, dan perintah yang jelas dari gubernur," tutur Kent.
Oleh karena itu, Kent meminta kepada Anies agar lebih serius dan fokus dalam menangani pandemi Covid-19 hingga tidak terealisasi rencana membawa jenazah menggunakan truk untuk ke lokasi pemakaman.
"Pak Anies harus lebih fokus dan serius lagi dalam menangani pandemi Covid-19 ini, serta melakukan edukasi dan sosialisasi dengan pesan yang jelas terhadap warga DKI Jakarta, lalu kemudian harus bisa membuat terobosan-terobosan baru," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
"Jadi jangan hanya wacana saja diperbanyak tetapi tidak ada action-nya. Saya yakin jika semua bergerak cepat secara sistematis dan terorganisir dengan baik serta tepat sasaran, saya yakin penanganan Covid-19 di Jakarta akan dapat diatasi secara signifikan," sambung Kent.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Edi Sumantri membeberkan kondisi keuangan yang dialami oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, hingga akhirnya menggunakan truk dalam mengangkut jenazah Covid-19.
Anggaran penanganan Covid-19 yang dilakukan Dinas itu terus membengkak. Edi menjelaskan, serapan anggaran belanja tidak terduga atau BTT di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang mencapai Rp13,02 miliar.
Adapun penggunaan dana itu untuk, pengadaan peti jenazah, baju alat pelindung diri (APD) senilai Rp4,63 miliar, penyaluran insentif bulan Januari hingga Maret 2021 mencapai Rp5,22 miliar dan pengadaan peti jenazah, masker, sarung tangan karet senilai Rp3,16 miliar.
.jpg)
