JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Di tengah desas-desus usulan lockdown, Presiden Jokowi putuskan untuk tetap memilih pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro.
Padahal belakangan ini, banyak pihak yang mendesak agar pemerintah menerapkan lockdown agar kasus Covid-19 bisa melonjak.
Keputusan Jokowi putuskan tetap memilih PPKM melalui keterangan pers yang disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/6/2021).
"Saya sampaikan bahwa PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu tidak perlu dipertentangkan," ujarnya.
Menurut Jokowi, PPKM atau lockdown esensinya sama, jadi tidak perlu diperdebatkan karena tujuannya sama untuk menekan penularan Covid-19.
Lanjutnya, apabila PPKM mikro diterapkan dengan baik disertai penguatan tindakan di lapangan, semestinya laju kasus bisa terkendali dengan baik.
"Persoalannya PPKM mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat," katanya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu sempat menyampaikan biaya yang ditanggung untuk lockdown memang tidak murah.
Khusus untuk DKI Jakarta saja dibutuhkan Rp 550 miliar per hari. Jabodetabek berarti bisa tiga kali lipat dari biaya tersebut.
Di sisi lain, kondisi geografis dan mobilitas penduduk di Indonesia tidak cocok dengan pola lockdown. Sehingga dikhawatirkan, kas negara habis namun covid juga tidak teratasi. (cr09)
.jpg)
