KEBIJAKAN menangani pandemi boleh beragam di masing-masing daerah, tetapi tujuan yang hendak dicapai adalah sama, yakni negara kita segera bebas dari penularan virus corona.
Beragamnya kebijakan jangan lantas diartikan penanganan pandemi tidak tidak terkoordinasi dengan baik. Bukan itu.
Acuan baku yang dikeluarkan pemerintah pusat tetap menjadi pedoman utama dalam mencegah penyebaran Covid-19. Seperti kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro yang sekarang sedang dijalankan. Semua pemerintah daerah (pemda) wajib tunduk dan menjalankan kebijakan tersebut.
Acuan dasarnya sama, tetapi cara menjalankan PPKM berbasis mikro itu yang berbeda. Bahkan, harus berbeda jika kondisi masing-masing daerah berbeda pula. Angka penyebaran berbeda, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan berbeda. Angka kesembuhan dan kematian berbeda.
Yang paling berbeda adalah karakter masyarakat daerah yang satu dengan lainnya, yang tentu saja membutuhkan kebijakan yang berbeda pula. Jika sama, tidak ubahnya tanpa kreasi dan inovasi.
Itulah sebabnya setiap kepala daerah harus jeli mencermati karakter masyarakatnya agar pencegahan Covid-19 dapat berjalan secara maksimal. Selaras dengan hati nurani dan kehendak rakyat. Itulah yang sering disebut mengimplementasikan kebijakan dengan menyesuaikan tantangan dan peluang di masing-masing daerah.
Karena itu pula keberhasilan pelaksanaan PPKM berskala mikro sangat ditentukan oleh kepala daerah sejauh mana mengimplementasikan kebijakannya di daerah yang dikendalikannya.
Implementasi kebijakan dalam menangani pandemi akan mendapat dukungan penuh masyarakat, jika sesuai kebutuhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat lagi butuh masker, yang diberikan vitamin. Jangan pula masyarakat lagi butuh sembako untuk memperkuat daya tahan tubuh, yang diberikan masker dan hand sanitizer.
Ada juga masyarakat banyak membutuhkan tempat perawatan karena lonjakan kasus positif, yang didahulukan pemberian vaksin. Pemberian vaksin menjadi prioritas dalam upaya mencegah penularan, tetapi bukan lantas mengabaikan treatment terhadap mereka yang sedang terpapar.
Jangan karena kejar target, lantas kebutuhan paling mendasar warganya terabaikan. Yang terjadi bukan menekan penyebaran, boleh jadi menambah klaster baru.
Jangan sampai karena terlambat penanganan akibat semua rumah sakit rujukan yang ada di daerah tersebut penuh, dan karena tak adanya solusi dalam situasi emergency, lantas pasien tidak tertolong.
Kita dapat memahami semua kebijakan yang terkait dengan penanganan Covid harus menjadi prioritas mulai dari pencegahan, penanganan hingga penyembuhan. Mulai dari pemberian vaksin, penerapan protokol kesehatan, testing, tracing hingga treatment.
Tetapi ada yang lebih prioritas, yakni menyelamatkan nyawa manusia, apalagi dalam kondisi emergency. Bukankah menyelamatkan warga adalah yang utama? ( jokles)
