BEKASI, POSKOTA.CO.ID - Anggaran penanganan Covid-19 yang tergolong dalam belanja tak terduga (BTT) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 tersisa sedikit lagi sampai akhir tahun.
Ketua DPRD Chairoman J. Putro tak menyangka dana tersebut telah terpakai cukup banyak yakni hingga Rp156 miliar sebelum akhir tahun 2021.
"BTT untuk penanganan Covid-19 tahun ini dianggarkan Rp175 miliar. Katanya sudah teralokasilan Rp156 miliar, jadi sisanya kurang lebih Rp19 miliar," kata Chairoman kepada wartawan di Stadion Patriot Candrabhaga, Rabu (23/6/2021).
Kondisi itu mengkhawatirkan mengingat operasional penanganan Covid-19 pada Juni 2021 ini cukup besar sejalan dengan melonjaknya temuan kasus Covid-19
"Dalam waktu enggak terlalu lama dikhawatirkan akan mengganggu operasional penanganan Covid apabila tidak ada alokasi anggaran," ujarnya.
Sejak awal, alokasi BTT penangan Covid-19 tahun ini, telah disesuaikan dengan nilai anggaran tahun lalu mencapai Rp 175 miliar. Namun, jumlah dana yang terserap tahun ini telah melebihi jumlah dibandingkan tahun lalu. Sebab, anggaran BTT penanganan Covid-19 taun kemarin hanya terserap sebanyak 65 persen.
Dia tak menduga, kalau sebelum akhir tahun saja, jumlah anggaran BTT yang terpakai tahun ini sudah mencapai Rp 159 miliar
"Masalahnya gelombang kedua ini di luar perkiraan ya. Tahun lalu ketika kami anggarkan untuk penanganan Covid, hanya terealisasi 65 persen saja kok. Makanya kami mengira Rp176 itu sudah cukup besar anggarannya (untuk tahun ini). Ini di luar dugaan ya," jelasnya.
Sebelumnya dikabarkan, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menyampaikan hingga Juni 2021, anggaran penanganan pasien Covid-19 kian menipis.
Padahal, anggaran yang disahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan DPRD Kota Bekasi yang tertera pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar Rp175 miliar.
"Terakhir kan ada Rp 175 miliar kita persiapkan buat tahun ini, tapi kemarin saya mendapat laporan tinggal Rp 16 atau 20 miliar," katanya saat ditemui di Stadion Patriot Candrabhaga, Selasa (22/6/2021).
Pria yang akrab disapa Pepen itu memang tak menjelaskan secara detail, namun ia mengatakan bahwa anggaran paling banyak dikeluarkan untuk pemeriksaan PCR masyarakat.
Pun pelaksanaan vaksinasi massal juga memakan banyak biaya, contohnya seperti pengadaan tenda dan kebutuhan operasional lainnya.
Lanjutnya, kata Rahmat, pihaknya bakal berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Hal itu bertujuan guna mencari solusi agar pihaknya dan DPRD Kota Bekasi, dapat lebih leluasa dalam melakukan refocusing anggaran.
"Ke Kemendagri dan ke BPKP, apa yang harus kita lakukan, supaya langkah kita ini enggak salah," terangnya. (cr02)
