Wapres: Pemerintah Berupaya Buka Peluang Ekspor Produk Halal di Negara-negara Mayoritas Muslim

JAKARTA, POSKOTA. CO.ID - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah sedang mengupayakan untuk membuka pasar ekspor di negara-negara dengan penduduk mayoritas  muslim, termasuk negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) .

"Tak dapat dipungkiri, sertifikat halal menjadi salah satu syarat produk untuk dapat diterima di negara-negara tujuan ekspor," terang Wapres dalam sambutannya secara virtual pada acara Festival Syawal LPPOM MUI, di Jakarta, Selasa (22/6/2021).

Untuk peningkatan ekspor tersebut, lanjut Wapres, pemerintah juga melakukan  penghapusan hambatan perdagangan baik berupa tarif maupun non-tarif. Oleh karena itu diharapkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Indonesia dapat diterima di semua negara tujuan ekspor.

Wapres meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)  bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI segera berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian,  Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyepakati adanya satu sertifikat halal Indonesia yang diterima secara internasional.

Wapres juga mengatakan sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan  nomor 57 tahun 2021 telah menetapkan pembebasan biaya sertifikasi bagi UMK.

Saya menghimbau kepada seluruh pelaku UMK untuk mengurus sertifikasi halal. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing dan menambah nilai produk, sehingga diharapkan produk UMK dapat menjadi penguat ekonomi Indonesia, baik dalam skala nasional maupun internasional, " terang Wapres.

KH Ma'ruf Amin menyampaikan Pemerintah saat ini terus mengupayakan pengembangan ekosistem industri halal  termasuk dengan mengembangkan Kawasan Industri Halal (KIH) guna meningkatkan  daya saing produk halal Indonesia melalui pengintegrasian proses produksi,  dukungan logistic dan sertifikasi dalam suatu layanan terpadu.

" Saat ini, sudah ada tiga KIH, yaitu: Modern Cikande Industrial Estate di Serang (Banten), Safe n Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo (Jawa Timur), serta kawasan industri halal Bintan Inti Halal Hub di Kabupaten Bintan. Insya Allah dalam waktu tidak lama lagi akan terbentuk lima KIH di berbagai wilayah, " ujar Wapres.

Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada pengembangan UMK sebagai pelaku utama ekonomi dan keuangan Syariah karena jumlahnya yang sangat besar. 

Perhatian yang diberikan pemerintah meliputi dukungan kebijakan permodalan, pelatihan manajemen dan pemasaran, serta kemudahan akses pasar termasuk melalui platform digital.