BEKASI, POSKOTA.CO.ID - Melonjaknya angka Covid 19 membuat Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menyampaikan hingga Juni 2021, anggaran penanganan pasien Covid-19 kian menipis.
Padahal, anggaran yang disahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan DPRD Kota Bekasi yang tertera pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar Rp175 miliar.
"Terakhir kan ada Rp 175 miliar kita persiapkan buat tahun ini, tapi kemarin saya mendapat laporan tinggal Rp 16 atau 20 miliar," katanya saat ditemui di Stadion Patriot Candrabhaga, Selasa (22/6/2021).
Pria yang akrab disapa Pepen itu memang tak menjelaskan secara detail, namun ia mengatakan bahwa anggaran paling banyak dikeluarkan untuk pemeriksaan PCR masyarakat.
Pun pelaksanaan vaksinasi massal juga memakan banyak biaya, contohnya seperti pengadaan tenda dan kebutuhan operasional lainnya.
Lanjutnya, kata Rahmat, pihaknya bakal berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Hal itu bertujuan guna mencari solusi agar pihaknya dan DPRD Kota Bekasi, dapat lebih leluasa dalam melakukan refocusing anggaran.
"Ke Kemendagri dan ke BPKP, apa yang harus kita lakukan, supaya langkah kita ini enggak salah," terangnya.
Apalagi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan, katanya, masih berutang kepada Rumah Sakit Unit Daerah (RSUD) Kota Bekasi sebesar Rp81 miliar sejak Desember 2020 sampai saat ini.
Hal tersebut berdampak ke pelayanan serta operasional rumah sakit dan Pemkot Bekasi dalam menangani pasien Covid-19.
"Mulai tersendat, kalau bensin sekarang nih, taruhlah tadinya full, terus sekarang ada piutang nih yah, setengah lebih lah, sampai Rp80 miliar, nah itu mulai terganggu. Lama-lama kan kering, kalau kering kan batuk-batuk nanti," ujarnya.
Apabila kondisi tersebut masih berlangsung hingga sebulan ke depan, lanjut Rahmat, RSUD Kota Bekasi terancam shut down (tidak beroperasi)
"Kalau sebulan lagi terus begini ya engga ada duit lah, dari mana nanti, kan orang mesti di gaji. Apalagi kan RSUD kita tuh BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) kan, jadi kan mesti antisipasi," ujarnya. (cr02)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
