"Yang diakomodir pusat kurang lebih 600.000, Provinsi 90.000, dan Kabupaten baru 46.000, dengan penambahan 4,7 Miliyar bisa menginjak 50.000," sambungnya.
Sementara, Kepala BJS Kesehatan Serang Dasrial membenarkan dari 331.975 warga Pandeglang yang belum masuk kepesertaan JKNKIS tidak semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
"Segmennya bermacam-macam, jika mereka mampu tentu mandiri, dan jika mereka karyawan swasta tentu dibiyai oleh perusahaannya," katanya.
Dikatakan Dasrial, saat ini pihaknya sudah Memorandum Of Understanding (MOU) dengan Pemda melalui Dinas Kependudukan untuk mendata warga yang belum masuk kepesertaan JKN.
"Kita sudah punya by name by addres, jika memang masuk kedalam tanggungjawab Pemda, tentu akan menyesuaikan dengan perencanaan keuangan dan kebijakan kesehatannya," ucapnya.
Ia berharap masyarakat Pandeglang bisa mencapai 98% yang masuk kepesertaan JKNKIS sesuai RPJMN.
"Nanti segementasinya Kecamatan dan Desa untuk mendorong hal itu, kita akan lombakan juga tiap desa yang bisa mencapai kepesertaan 100%," tutupnya. (kontributor banten/yusuf permana)
