Hukuman Jaksa Pinangki Disunat jadi 4 Tahun Penjara, Pakar: Majelis Hakim Kurang Peka

Kamis, 17 Juni 2021 11:15 WIB

Share
Pakar Hukum Pidana sekaligus Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra. (foto: ist)
Pakar Hukum Pidana sekaligus Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra. (foto: ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra mengatakan, terkait kasus Jaksa Pinangki semestinya hukumannya dijatuhi lebih tinggi bila dilakukan oleh penegak hukum bukan malah didiskon oleh Majelis Pengadilan Tinggi DKI.

"Majelis hakim PT DKI sejatinya tengah diuji dengan kasus yang menyedot perhatian masyarakat ini, bagaimana sebuah putusan yang harus dijatuhkan terhadap seorang oknum penegak hukum dalam irama permainanannya berperan dalam kasus korupsi tersebut," katanya, Kamis (17/6/2021).

Azmi mempertanyakan, apakah akal dan nurani hakim akan melahirkan pertimbangan dan keyakinan yang mencerminkan putusan yang berkeadilan? Atau sebaliknya sebuah putusan yang hanya mencederai rasa keadilan masyarakat saja?

"Melihat putusan Pengadilan Tinggi DKI nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI yang berjumlah 174 halaman atas kasus Jaksa Pinangki yang menarik untuk dikaji adalah pertimbangan hukum hakim yang terkecoh masuk ke ranah yang tidak tepat," ucapnya.

Majelis hakim tidak menyadari  betapa bahaya dampak atas konspirasi perbuatan Jaksa Pinangki. Ironisnya lagi Majelis Hakim lebih abai dengan membuat putusan pidana dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.

Lihat saja dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI, dalam putusannya majelis hakimnya sebagian besar menyetujui pertimbangan hukum pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Namun  majelis hakim hanya berbeda sepanjang untuk mengurangi lamanya masa pidana sebagaimana pertimbangan hukum yang termuat di halaman 141 sd 142 putusan tersebut.

"Ini bukanlah pertimbangan hukum yang tepat, kurang bijaksana, hakim salah mengartikan makna keyakinan hakim dalam membuat pertimbangan hukumnya," katanya.

Jadi, lanjutnya, pintunya itu adalah perbuatan pelaku dan mengingat peran utama Jaksa Pinangki serta ini kasus tindak pidana korupsi yangtelah membahayakan wajah lembaga penegak hukum dan ini dilakukan dengan sengaja.

"Terencana dan berkolaborasi dengan berbagai elemen serta memperlihatkan bahwa hukum di perjual belikan oleh orang hukum sendiri," ucapnya.

Seharusnya Majelis hakim Pengadilan Tinggi menyadari bila penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi harus dijatuhi hukuman lebih tinggi misal bisa menerapkan dua kali lipat bahkan 3 kali lipat dari tuntutan JPU. 

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar