JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Untuk mencegah penularan Covid-19, Presiden minta penerapan protokol kesehatan di lapangan dalam kerangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dan akselerasi program vaksinasi nasional.
Itu disampaikan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
"Dalam rapat tersebut juga Bapak Wakil Presiden mengenai testing, tracing, dan isolasi. Beliau yang kedua juga menekankan perlunya ada akselerasi program vaksinasi," kata Menkes.
Menkes menyebutkan bahwa Presiden menekankan agar protokol kesehatan dijalankan secara disiplin sesuai dengan aturan dalam PPKM mikro yang telah dibuat.
"Presiden juga menugaskan Panglima TNI dan Kapolri untuk memastikan bahwa implementasi PPKM mikro di lapangan benar-benar sesuai dengan yang telah dirumuskan pemerintah," terang Menkes.
Karena, lanjut Menkes, memang banyak aturannya sudah baik untuk daerah merah, oranye, kuning, tapi implementasi di lapangannya yang perlu didisiplinkan.
Di samping itu, Presiden juga meminta agar aktivitas yang berpotensi tinggi menimbulkan penularan virus seperti aktivitas mudik, pariwisata, hingga makan bersama di tempat umum, lebih diperhatikan oleh jajarannya.
Menurut Menkes, ketiga aktivitas tersebut merupakan penyebab banyaknya klaster keluarga.
"Beliau meminta agar ketiga aktivitas di mana kesempatan untuk membuka maskernya tinggi ini benar-benar diperhatikan, dan sekali lagi, implementasi di lapangannya diperketat untuk kegiatan-kegiatan seperti liburan panjang, kegiatan-kegiatan pariwisata yang berkerumun, dan juga kegiatan-kegiatan makan bersama," paparnya.
Dalam program vaksinasi, menurut Menkes, Presiden sudah menugaskan TNI dan Polri untuk mendampingi bersama-sama dengan vaksinasi program melalui pemerintah daerah, untuk bisa melakukan vaksinasi sampai 400 ribu per hari. Sehingga 600 ribu per hari akan melalui jalur pemerintah daerah, sedangkan 400 ribu per hari akan dilakukan melalui jalur sentral TNI dan Polri. (johara)
.png)
.jpg)
