DEPOK, POSKOTA.CO.ID - Antisipasi kekisruhan PPDB penerimaan siswa baru di Depok, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat (Kadisdik Jabar) Dedi Supandi melakukan pengecekan ke sekolah-sekolah.
Sebagai bentuk antisipasi dengan meningkatkan teknologi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2021, sehingga tidak terjadi kekisruhan akibat server down saat input data seperti di Jakarta.
"Insyallah kita menjamin tidak akan down saat akan pendaftaran PPDB 2021. Kita sudah menaikkan teknologi PPDB pola Cloud Computing (Komputasi Awan)," ujarnya kepada wartawan saat meninjau PPDB di SMAN1 Depok, Jalan Raya Nusantara, Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (11/6/2021) siang.
Mantan Plt Walikota Depok ini mengaku pihaknya sempat menerima laporan terkait keterlambatan dalam menginput data.
"Setelah kita turun langsung dan konfirmasi ternyata kendala jaringan ada pada peserta yang mendaftar, tidak dengan server PPDB," katanya.
Dedi menegaskan PPDB kali ini untuk memperhatikan dan memperjuangkan siswa miskin. "Penerimaan siswa baru bagi yang kurang mampu harus dapat terfasilitasi tetap bisa sekolah," ungkapnya.
Dedi berharap tidak ada seorang pun yang melanggar sistem sudah dibangun. Yang kita perjuangkan adalah yang miskin bisa bersekolah dan yang kedua jangan melanggar sistem.
"Karena ketua PPDB adalah Kepala Cabang Dinas (KCD) makanya kalau ada hal-hal tertentu, tadi saya sudah putuskan kan ke kepala sekolah lakukan rapat dengan sekolah kirimkan surat ke ke ketua PPDB. Saya sudah instruksikan ke KCD untuk segera memutuskan PPDB ini agar bisa segera berjalan,” lugasnya.
Sementara itu berdasarkan hasil evaluasi PPDB Depok, Dedi mengungkapkan ada ketimpangan jumlah sekolah negeri dan swasta.
"Dengan ada ketimpangan dalam jumlah sekolah negeri dan swasta ini sehingga kuota penerimaan atau terdampak dari minimnya jumlah sekolah negeri yang ada. Saat ini Depok hanya memiliki 15 SMA negeri dan 4 SMK negeri. Sedangkan sekolah swasta sebanyak 133," tambahnya.
Sementara itu untuk kuota di Depok sendiri untuk negeri ada di sekitar 5.600 dan swasta ada sekitar 18.000 kuota.
