Sekolah Daring Dinilai Sudah Tidak Sehat, Pimpinan DPRD Dorong DKI Terapkan Pembelajaran Tatap Muka 

Selasa 08 Jun 2021, 11:15 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani.  (Ist)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani. (Ist)

 JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pimpinan DPRD DKI Jakarta menganggap Pemprov sudah siap untuk melaksanakan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah pada tahun pelajaran baru 2021/2022. 

Sebab Pemerintah DKI telah melakukan uji coba sekolah tatap muka tahap 1 dan berjalan berhasil. Hal itu dapat dilihat dari tidak adanya laporan siswa atau guru yang terkonfirmasi COVID-19 selama kegiatan itu berlangsung. 

"Kalau dilihat dari suksesnya piloting tahap pertama, saya pikir DKI sudah siap untuk tatap muka," papar Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani di Jakarta, Selasa (8/6/2021). 

Hanya saja, Politikus PAN ini berkata, saat pelaksanaan PTM pihak sekolah dan Pemerintah DKI harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegagan COVID-19 secara ketat. Mengingat usia anak sekolah sangat rentan terpapar virus corona. 

"Sekolah-sekolahnya sudah terfasilitasi, tinggal langkah-langkah percepatan yang lain, seperti vaksin salah satunya," papar dia. 

Zita mengatakan, konsep belajar secara virtual atau online sudah sangat tidak sehat untuk anak. Lantaran mereka lebih banyak bermain ponsel ketimbang menggali ilmu dengan belajar. 

"Terkungkung di rumah, tidak bisa bermain, tidak ada teman nyata. Hanya ada game, tiktok, dan sosmed lain," sesal Zita. 

Lanjut Zita, kalau memang sekarang Positivity ratenya tinggi menyetuh 10,8 persen maka perlu kerja keras dan gotong royong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, serta elemen yang lain untuk mendukung pelaksanaan sekolah tatap muka ini. 

"Saya khawatir di masa-masa golden age anak, mereka tidak bisa belajar dan bermain. Tentu ini mengancam masa depan mereka," tutupnya. 

Sebelumnya juga, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kalau Presiden Jokowi meminta pembelajaran tatap muka di sekolah dilaksanakan secepatnya, dilakukan selama dua hari dalam seminggu. 

Kemudian juga peserta yang hadir harus 25 persen dari keseluruhan siswa. 

"Tidak boleh lebih dari dua hari seminggu, jadi seminggu hanya dua hari boleh melakukan maksimal tatap muka. Kemudian setiap hari maksimal hanya dua jam," ucap Budi. (deny)


Berita Terkait


News Update