DPR Tanggapi Surat Kedubes Arab Saudi, Menag Dinilai Sepihak Batalkan Pemberangkatan Haji Indonesia 

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Agama (Menag) dinilai sepihak terkait pembatalan pemberangkatan calon jemaah haji Indonesia tahun ini tanpa adanya komunikasi sebelumnya dengan pihak Arab Saudi.

"Semestinya, dari awal Kementerian Agama (Kemenag) melakukan komunikasi intensif dengan pihak Saudi," terang Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay yang dihubungi di Jakarta, Jumat (4/6/2021).

Saleh Daulay menyampaikan hal itu setelah beredar surat dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, bahwa pihaknya belum mengambil instruksi apapun terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Pada surat yang ditujukan kepada Ketua DPR Puan Maharani itu, pihak Kedubes Arab Saudi membantah telah menolak calon jemaah haji Indonesia karena Indonesia termasuk sembilan negara yang ditolak, alasan lain yang mencuat ialah Arab Saudi menolak karena penggunaan vaksin Sinovac yang digunakan calon jemaah haji Indonesia tidak sesuai kualifikasi.

"Dari surat yang beredar tersebut, ada pesan bahwa sesungguhnya pihak Saudi sangat terbuka untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan Indonesia," kata Saleh Daulay, anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II.

Sebab itu, lanjut Saleh Daulay, Fraksi PAN meminta penjelasan resmi dan terbuka dari kementerian agama terkait pembatalan pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2021.

"Pasalnya, kami sudah menerima copy-an surat Kedubes Arab Saudi  yang tersebar luas di media sosial yang menyangkal beberapa informasi,  bahwa Pemerintah Arab Saudi telah menolak calon jemaah haji Indonesia," kata Saleh Daulay.

Dalam surat tersebut, papar Saleh Daulay, pihak Arab Saudi sampai saat ini belum mengeluarkan instruksi apa pun terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dan itu berlaku bukan hanya untuk Indonesia, tapi bagi seluruh negara lain di dunia.

Persoalan pemberangkatan haji ini dinilai akan menjadi isu krusial. Sebab, ini tahun kedua Indonesia tidak memberangkatkan calon jamaah haji. Artinya, antrean akan semakin panjang dan tanpa kejelasan kapan mereka akan bisa diberangkatkan.

"Apakah ada jaminan akan berangkat tahun depan? Tidak ada kan? Tahun lalu juga begitu kok. Katanya akan berangkat tahun ini. Nyatanya, tidak juga. Lalu kapan?" katanya.