Nasib Kuota Haji Belum Jelas, DPR: Presiden Jokowi Harus Turun Tangan

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota DPR RI Fraksi PAN mempertanyakan apakah benar kuota haji Indonesia belum ada kepastian dikarenakan masalah vaksin Sinovac yang tidak diakui oleh pemerintah Arab Saudi. 

"Dikabarkan pemerintah Arab Saudi melarang jemaah calon haji masuk ke negaranya bila vaksinnya tidak memiliki sertifikat dari WHO. Vaksin Sinovac yang digunakan di Indonesia ternyata belum disertifikasi oleh WHO," ujar Guspardi, Kamis (3/6/2021). 

Jadi, selama calon haji masih divaksin dengan Sinovac, Arab Saudi belum bisa menerimanya untuk menunaikan ibadah haji. Sementara yang diakui Arab Saudi adalah vaksin Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna dan Astrazeneca, tutur legislator asal Sumatra Barat ini.

Polistisi PAN itupun mengatakan kenapa pemerintah tidak mengambil opsi untuk melakukan suntikan vaksin Astrazeneca kepada calon Jamaah haji Indonesia, agar memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. 

"Tetapi semua itu harus mendapatkan pertimbangan dari para ahli dan berkoordinasi dengan  BPOM dan Kemenkes. Apakah bagi mereka boleh diberi vaksin Astrazeneca meski telah  melakuan vaksin Sinovac," katanya.

Di samping itu pemerintah Indonesia harus mendesak negara produsen Sinovac untuk mengurus sertifikasinya ke WHO. 

Mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji yamg kurang lebih 1,5 bulan lagi, Kami berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat turun tangan langsung melakukan lobi kepada Raja Arab Saudi untuk memastikan calon haji Indonesia bisa berangkat ke Tanah Suci. 

'Apalagi pemerintah Arab Saudi tahun ini hanya mengalokasikan 65 ribu kouta untuk seluruh jamaah haji di dunia," ujar anggota Komisi II DPR RI ini.

Sebelumnya, diinformasikan bahwa  ada 11 negara yang sudah mendapat kuota haji dari Arab Saudi. Sayangnya, Indonesia bukan salah satunya. 

Dilihat di Twitter resmi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, @MOISaudiArabia, 11 negara memang sudah mendapat izin masuk. Namun dari daftar itu tak satupun negara Asia Tenggara. Di pengumuman tersebut, izin masuk Saudi ini belum dikaitkan dengan kuota haji.