JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan ST mengatakan, pemerintah mesti turun tangan mengatasi naiknya harga kedelai yang telah menyusahkan para pengrajin tahu tempe dan memukul industri tahu tempe yang didominasi oleh UMKM.
"Kelangkaan pasokan kedelai dalam negeri akibat dari ketergantungan impor dan permintaan kebutuhan kedelai nasional yang cukup tinggi sekitar 2,6 juta ton per tahun sementara nilai produksi kita hanya berkisar 0,3 juta ton per tahun," kata Johan, Minggu (30/5/2021).
Pemerintah perlu memperbaiki sistem tata niaga kedelai, yang selama ini telah memberlakukan sistem perdagangan bebas sehingga harga kedelai di dalam negeri selalu mengikuti dan ditentukan oleh harga pasar internasional.
"Saya selalu menegaskan kepada pemerintah agar komoditas kedelai dijadikan sebagai komoditas strategis sebagaimana padi dan jagung, yang diberikan kelebihan dalam hal perlindungan harga dan pengamanan pangan strategis untuk kebutuhan nasional," ucapnya.
Ia menengaskan, pemerintah juga harus segera mengatasi persoalan kondisi kedelai lokal yang saat ini jumlah produksinya masih sedikit serta harus berupaya meningkatkan standar komoditas kedelai lokal dan mengatur tata niaga kedelai dengan kebijakan yang menguntungkan petani dan pengrajin tahu tempe.
Diperlukan sistem monitor harga kedelai saat ini dan yang akan datang karena biasanya harga kedelai sangat dipengaruhi oleh harga tiga bulan yang akan datang.
Jadi pemerintah harus mampu meletakkan persoalan kedelai ini secara faktual berdasar kondisi lapangan dan kesulitan yang dialami oleh petani, pengrajin tahu tempe serta pelaku UMKM.
"Rencana mogok produksi sejumlah pengusaha tahu tempe harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah dengan berupaya menstabilkan harga kedelai demi keberlangsungan usaha tahu tempe dari ribuan UMKM pada masa pandemi ini," tutupnya. (rizal)
.jpg)
