Abdee Slank Jadi Komisaris Telkom, Pengamat Ray Rangkuti Nilai Sudah Tradisi Siapapun Yang Menjadi Presiden

Sabtu 29 Mei 2021, 18:25 WIB
Abdee Negara jadi komirasis Telkom (Instagram/@abdeenegara)

Abdee Negara jadi komirasis Telkom (Instagram/@abdeenegara)

Abdee Slank Jadi Komisaris Telkom, Pengamat Ray Rangkuti Nilai Itu Sudah Tradisi Siapapun Yang Menjadi Presiden

Abdee Slank Jadi Komisaris Telkom, Ray Nilai Itu Sudah Tradisi Siapapun Yang Menjadi Presiden

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengangkatan Abdi Negara Nurdin,  atau sapaan Abdee Slank sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, tidak perlu dipermasalahkan, karena memang jabatan tersebut untuk para pendukung calon Presiden (Capres) di Pemilu Presiden (Pilpres).

 "Komisaris di perusahaan BUMN ada dua, komisaris independen dan komisaris wakil pemerintah. Jadi Abdee Slank merupakan wakil pemerintah," terang pengamat politik dan juga Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti yang dihubungi di Jakarta, Sabtu (29/05/2021).

Ray menilai pengangkatan pendukung Presiden di Pilpres untuk menjadi komisaris merupakan sebuah tradisi.

"Itu sudah menjadi tradisi (bagi - bagi jabatan) siapa pun yang menjadi presiden, karena Presiden SBY dulu juga pernah melakukannya,"  terang Ray.

Soal kapabilitas dalam mengelola perusahaan BUMN, menurut Ray, mati hidupnya perusahaan tersebut yang menentukan adalah dewan direksi, bukan komisaris.

"Komisaris ini hanya semacam pemilik modal saja sehingga kalau perusahaan BUMN merugi, maka komisaris tidak disalahkan atas kerugian perusahaan tersebut,  tapi dewan direksi yang disalahkan," ungkap Ray.

Ia menambahkan sehingga mereka yang ditempatkan Presiden Joko Widodo menjadi komisaris tidak harus memiliki skill (kemampuan mengelola perusahaan) yang tinggi.

"Berbeda dengan dewan direksi maka harus memiliki skill yang tinggi karena mati hidupnya perusahaan BUMN sangat bergantung kepada mereka ini,"  kata Ray.

Ray menambahkan sudah berlaku umum siapa pun yang menjadi presiden pasti akan menempatkan para pendukungnya di Pilpres di perusahaan - perusahaan BUMN.

Berita Terkait

News Update