JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah telah menaikkan anggaran untuk penurunan stunting (anak kerdil) di tahun 2020 dari semula Rp27,5 triliun menjadi Rp39,8 triliun.
"Kita berharap dengan adanya kenaikan anggaran tersebut menghasilkan manfaat nyata yang signifikan di dalam mengurangi stunting bagi anak anak indonesia," terang Sri Mulyani.
Itu disampaikan Menkeu dalam acara Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan APBD 2022 untuk Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta, Senin (24/5/2021).
Kegiatan yang dilakukan secara virtual tersebut, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan dukungan pendanaan untuk pencegahan stunting hal ini dilakukan melalui kementrian dan lembaga maupun anggaran transfer dan dana desa tahun 2020.
"Belanja APBN untuk kementrian dan lembaga, terutama disalurkan kepada 20 kementerian dan lembaga yang memiliki tanggungjawab untuk 85 output di dalam rangka penurunan stunting," terang Sri Mulyani.
Selain itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah juga mengalokasikan dana pencegahan stunting untuk 206 kabupaten dan kota.
"Ini menunjukkan anak-anak yang mengalami stunting tersebar di berbagai lokasi Kabupaten dan kota yang membutuhkan perhatian semua pihak," ujar Sri Mulyani.
Selain itu, lanjut Menkeu, Pemerintah Pusat meminta Kepala Daerah memanfaatkan semaksimal mungkin dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk mendukung percepatan penurunan stunting.
"Pemerintah telah mengucurkan anggaran, baik melalui mekanisme belanja kementerian/lembaga (K/L), maupun melalui mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan alokasi yang cukup besar dan ini merupakan tanggung jawab bersama K/L maupun Pemda,” ungkap Sri Mulyani.
Ia menambahkan, anggaran tersebut diharapkan betul-betul bisa menghasilkan dampak penurunan stunting bagi anak-anak Indonesia. Dengan saling berkoordinasi dan berkolaborasi karena stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu K/L atau satu daerah.
Sri Mulyani memaparkan, TKDD pada APBN 2020 telah mengalokasikan DAK Fisik sebesar Rp1,9 triliun dengan realisasi senilai Rp1,8 triliun untuk bidang air minum, kesehatan, dan sanitasi.
.png)
