Partai Berkarya Meragukan Kualitas APBD DKI Jakarta, Pembahasan Terburu-buru

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Partai Berkarya Wilayah Provinsi DKI Jakarta menyoroti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Ketua Partai Berkarya DKI Jakarta H.Tony Akbar Hasibuan di Jakarta, Sabtu (22/5/2021) meragukan kualitas APBD  DKI Jakarta.  

"Pembahasannya terburu-buru. Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 dibahas pada 5 November, dan langsung ditandatangani pada 26 November 2020,"  terang H Tony.

Ia menambahkan pembahasan APBD DKI Jakarta hanya berlangsung 21 hari. Padahal mestinya prosesnya tidak seperti itu. "Dengan pembahasan yang dilakukan terburu-buru, mustahil dapat menghasilkan APBD yang berkualitas," terang H.Tony.

Tony selanjutnya menyampaikan bahwa dalam penyusunan APBD, DKI tidak berkeadilan bagi masyarakat, hanya sekedar pemenuhan proyek saja.

Bahkan dalam penyusunan dan pelaksanaannya pemerintah DKI tidak transparan, satuan 3 (tiga) APBD itupun tidak pernah dapat diakses.

"Dalam penyusunannya hanya dibolak-balik saja kata-katanya bahkan juga sampai-sampai satu urusan dibiayai oleh satu postur anggaran. Contohnya di bidang kesehatan, Ada belanja alat kesehatan pakai habis, terus ada lagi belanja pakai habis kesehatan, lalu itu yang dibelanajakan apa nya? Terus ada lagi belanja perawatan pasien jaminan kesehatan," ujar Tony.

Ini lah anehnya, pasien itu sudah dibiayai oleh anggaran perawatan terus dia pakai alat kesehatan pakai habis, terus dibiayai lagi oleh anggaran lainnya. lanjut Tony.

"Ini kan sama saja satu kegiatan dibiayai oleh 3 postur anggaran, dan masih banyak kejanggalan-jangan anggaran lain lagi yang belum lagi ada anggaran jaminan kesehatan dll," katanya.

Melihat kondisi demikian Partai Berkarya akan memberi usulan kepada aparat penegak hukum agar bisa masuk dalam penyusunan APBD DKI sebagai antisipasi langkah pencegahan tindak pidanan korupsi.