Nah Loh! Aktivis 98 Ultimatum Dukung Jokowi: Tuntaskan Pelanggaran HAM hingga Tolak Amin Rais Sandang Bapak Reformasi

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Memperingati 23 tahun reformasi, Barikade 98 mengeluarkan lima ultimatum. Dua di antaranya berbunyi mendukung Presiden Jokowi untuk menuntaskan kejahatan HAM pada 1998 dan menolak gelar bapak reformasi yang selama ini sering disandangkan kepada Amin Rais.

Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani menjabarkan, setelah 23 tahun reformasi, bangsa ini belum terbebas dari belenggu kejahatan masa lalu. Seperti belum adanya titik terang atas sejumlah kasus pelanggaran HAM dalam penembakan Trisakti dan tragedi Semanggi.

“Termasuk penculikan dan penghilangan aktivis serta pelanggaran-pelanggaran HAM berat lainnya,” ungkap Benny dalam keterangan tertulis yang diterima Poskota.co.id, Sabtu (22/5/2021).

Pandangan itu juga Benny sampaikan dalam acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi 1998 (Barikade 98) sekaligus memperingati 23 Tahun Reformasi di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/5/2021) siang.

Benny memaparkan, 23 tahun silam, rezim tirani, otoriter, dan fasistik yang selama 32 tahun berkuasa dengan semena-mena seketika tumbang oleh kekuatan idealis progresif revolusioner Gerakan Aktivis Mahasiswa 98.

Meskipun kala itu harus berhadapan dengan moncong senjata aparat keamanan yang jauh lebih bengis dan kejam dibanding era saat ini, namun kekuatan murni aktivis mahasiswa 98 yang bergerak bersama kekuatan rakyat seantero negeri tak mampu dibendung.

“Hingga akhirnya, pada 21 Mei 1998, Rezim Soeharto tumbang. Sejak saat itulah Era Reformasi dimulai. Keran demokrasi terbuka lebar dan oligarki ekonomi rezim Orde Baru perlahan-lahan terkikis,” imbuhnya.

Karena itu, Barikade 98 membuat 5 Ultimatum Nasional. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Barikade 98 Arif Rahman memaparkan kelima ultimatum tersebut. Berikut poinnya:

1. Mendukung Presiden Jokowi untuk menuntaskan Kejahatan HAM yang terjadi pada 1998 (pembunuhan, pemerkosaan masyarakat sipil, penculikan dan penghilangan paksa aktivis) melalui proses hukum yang adil dan terbuka untuk menyeret ke penjara para aktor kejahatan HAM dalam tragedi 1998 dan kejahatan HAM lainnya.

2. Mendukung Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Keppres penetapan para pahwalan reformasi menjadi pahlawan nasional.