JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar meningkatkan koordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk memperketat titik-titik pintu masuk ke Ibu Kota. Hal itu mengingat, puncak arus balik Lebaran 2021 diprediksi akan terjadi pada 16-20 Mei 2021.
"Pemprov DKI Jakarta harus gerak cepat melakukan penyekatan secara ketat di daerah yang dilintasi pemudik untuk masuk ke Jakarta. kemudian secara serentak harus melakukan tes PCR antigen sebagai langkah screening tahap awal terhadap para pemudik yang kembali ke Ibu Kota, Jika terbukti reaktif, harus dilarang masuk ke Jakarta," kata Kenneth dalam keterangannya yang diterima Poskota.co.id, Selasa (18/5/2021).
"Sudah menjadi konsekwensi bagi masyarakat yang ngotot melanggar peraturan untuk pulang mudik, jika terpapar virus Covid-19 di kampung, mereka secara otomatis harus dilarang oleh petugas untuk kembali ke Jakarta, saya berharap para petugas bisa tegas dan mempunyai idealisme mengenai hal ini," sambung legislator DKI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP).
Menurut pria yang disapa Kent itu, berdasarkan data dari pihak kepolisian pada tahun 2021 jumlah pemudik berkisar 1 juta orang yang berhasil tembus untuk pulang ke kampung halaman di seluruh Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Jumlah pemudik ini berkurang signifikan dibandingkan tahun lalu, mestinya menandakan aturan peniadaan mudik berjalan cukup efektif.
"Kenyataannya beberapa persen warga yang tinggal di Jakarta juga banyak yang berhasil lolos pulang ke kampung halamannya, oleh karena itu dengan melakukan tes PCR antigen hingga screening kepada para pemudik yang akan kembali ke Jakarta harus lebih diintensifkan lagi, mengingat banyak juga warga yang tidak mudik, demi kebaikan kita semua dan demi menaati peraturan pemerintah, serta dikhawatirkan warga DKI Jakarta yang nekat pulang mudik kemarin, jika kembali masuk ke Jakarta bisa membawa virus Covid-19," tuturnya.
Kent melanjutkan, untuk menangkal penyebaran Covid-19 tidak bisa hanya mengandalkan herd immunity atau kekebalan kelompok. Tetapi, Menjalankan Protokol Kesehatan dengan menjaga jarak tetap sangat penting dilakukan dan upaya pelacakan kontak (contact tracing) tetap harus dilakukan secara simultan.
"Vaksinasi bukanlah satu-satunya penangkal untuk melawan virus Covid-19. Artinya warga yang sudah divaksin dua kali juga tidak menutup kemungkinan akan bisa terpapar Covid-19 jika tidak mengindahkan protokol kesehatan, tetaplah menjaga jarak hingga tetap selalu memakai masker," ketus Kent.
Selain itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta tersebut sangat menyayangkan atas terjadinya kerumunan di tempat wisata salah satunya Ancol, Jakarta Utara. Kent menilai, jika Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan lalai dan tidak serius dalam mengeksekusi serta menegakkan kebijakan tentang Penanganan Covid-19 tentang pelarangan kerumunan dan Pelarangan Mudik.
"Sangat disayangkan ketika di satu sisi adanya peraturan melarang adanya kerumunan untuk antisipasi penyebaran Covid-19 dan Larangan Mudik namun di sisi lain tempat wisata malah dibuka tanpa mengindahkan Protokol Kesehatan hingga pada akhirnya kemarin pada saat libur hari raya Idul Fitri, jumlah kapasitas pengunjung Ancol membeludak," sambung Kent.
Kent juga menilai, jika orang nomor satu di Jakarta itu sangat minim terobosan atau program di tengah di Pandemi Covid-19 yang belum usai sampai sekarang ini. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu malah mencari kesibukkan dengan kunjungan politik ke sejumlah partai politik.
"Pak Anies ini saya nilai terkesan malas, minim terobosan, dan minim program sebagai Gubernur DKI Jakarta, terutama di tengah penanganan Pandemi Covid-19 yang belum selesai sampai sekarang ini. Semua serba tidak memakai perhitungan yang matang dan terkesan ceroboh," sindir Kent.
.png)
