Jokowi Minta 75 Pegawai KPK Tidak Serta Merta Diberhentikan Karena Tidak Lulus Tes Wawasan Kebangsaan

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait adanya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN, termasuk di antaranya penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Jokowi minta proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

"Saya juga minta tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes,"  terang Jokowi.

Presiden menegaskan sesuai  pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

Itu disampaikan Jokowi dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/5/2021), terkait adanya 75 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan yang gagal menjadi ASN karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

Presiden menilai  bahwa hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi KPK.

Menurutnya, hasil tes tersebut juga hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes.

"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," ujar Presiden.

Terkait hal itu, Kepala Negara minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN, untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes, dengan prinsip-prinsip yang sampaikannya.

Presiden menjelaskan juga menegaskan bahwa KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.