JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Di tengah Pandemi Covid-19 ribuan warga dari berbagai daerah berbondong-bondong datang ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk belanja keperluan Hari Raya IdulFitri 1442 Hijriah.
Demi mencegah adanya klaster baru Covid-19, petugas gabungan pun dikerahkan sebanyak 2.500 personel untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Pasar Tanah Abang. Personel akan ditugaskan di sejumlah titik, termasuk di Stasiun Tanah Abang. Personel gabungan terdiri dari Satpol PP, Brimob, Sabhara, TNI, Kodam, Marinir Angkatan Laut dikerahkan untuk menjaga Pasar Tanah Abang.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengatakan, seharusnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah harus memikirkan solusi dan inovasi sebelum kepadatan itu terjadi, karena dikhawatirkan bisa menjadi klaster baru penularan Covid-19.
"Pemprov DKI harus benar-benar mempunyai inovasi jitu dalam mencegah berkerumunnya warga yang berbelanja di Pasar Tanah Abang, seharusnya sebelum bulan Ramadan hal ini sudah harus dipikirkan, Jangan hanya fokus kepada penindakan peraturan semata," kata Kenneth dalam keterangannya, Senin (3/5/2021).
Pria yang akrab disapa Kent itu meminta kepada Gubernur DKI Jakarta, harus bisa membuat inovasi dan terobosan dalam menanggulangi warga yang berbondong bondong hendak berbelanja untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri, salah satunya membuat aplikasi online yang terhubung langsung ke seluruh pelaku usaha di Jakarta.
"Buat aplikasi online dong, sekarang sudah zaman 4.0 kok masih berfikir secara konvensional? Aplikasi tersebut bisa digunakan oleh seluruh pelaku usaha dan konsumen di seluruh Jakarta, baik itu di Pasar Tanah Abang maupun di tempat-tempat usaha lain di DKI Jakarta. Semua Pelaku usaha bisa mempromosikan barang dagangannya di aplikasi tersebut, untuk sistem pembayaran bisa mengajak Bank DKI untuk terlibat di dalamnya. Kalau seperti ini sama saja tidak ada terobosan apa-apa dari Pemprov DKI, saya heran kok sama sekali tidak belajar yah selama 1,5 tahun pandemi ini? Harusnya banyak sekali ilmu yang bisa di dapat selama pandemi ini," tuturnya.
Menurut Kent, Pemprov DKI Jakarta bisa merangkul seluruh pelaku usaha di Jakarta untuk menggunakan aplikasi tersebut, dan memberikan sosialisasi serta edukasi yang komprehensif agar para pedagang bisa memahami cara memakai aplikasi. Inovasi ini bisa membuat Perekonomian DKI Jakarta tetap berjalan dan protokol kesehatan (prokes) juga tetap terjaga.
"Undang seluruh pelaku usaha, dan arahkan mereka untuk menggunakan aplikasi tersebut, berikan mereka edukasi dan pemahaman yang baik, supaya perekonomian DKI bisa tetap berjalan, dan prokes juga tetap terjaga. Pelaku usaha tetap bisa menjalankan usahanya dan pembeli bisa terakomodir kebutuhannya, win win solution dan tidak perlu ada tatap muka, jangan malah terjadi hal seperti kemarin, berjubel dan padat sekali Pasar Tanah Abang tanpa sama sekali memperhatikan prokes. Kita juga memahami bahwa para pengusaha dan karyawan juga butuh makan, konsumen juga butuh membeli kebutuhan untuk hari raya idul fitri, jalan keluarnya adalah bagaimana Pemprov DKI mensiasatinya agar tetap menjalankan prokes. Kita tidak bisa melarang orang untuk berbelanja dan mencari makan," sambung Kent.
Kata Kent, hal tersebut merupakan tantangan untuk Pemprov DKI Jakarta agar bisa berinovasi dan menggunakan semua infrastruktur yang ada, untuk melindungi Para pelaku usaha di tengah pandemi Covid-19 seperti ini agar perekonomian tetap bisa berjalan.
"Ini tantangan kita semua untuk berinovasi, gunakan semua infrastruktur yang ada, Pak Anies punya itu semua kok, ini masalah mau apa tidak saja, zaman sudah sedemikian canggih, kok kita masih berpikir seperti katak dalam tempurung? Kalau Pemprov DKI Jakarta berjalan seperti ini terus, bagaimana kita mau punya uang? Kalau Perekonomian berjalan dengan baik, otomatis PAD kita akan semakin baik, dan DKI Jakarta akan punya uang untuk bisa melaksanakan semua program pemprov dengan baik," kata Kent.
Selain itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu pun menyayangkan, terjadinya kericuhan antar pedagang kaki lima (PKL) dan petugas Satpol-PP di bawah Jembatan Multiguna, Tanah Abang, Minggu 2 Mei 2021 siang. Menurutnya hal itu tidak akan terjadi jika ada komunikasi yang baik.
