Total Rp182 Triliun Uang APBD Disimpan di Bank, Jokowi Agar Berikan Sanksi Kepala Daerah
JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Joko Widodo merasa kecewa karena banyak kepala daerah yang masih menyimpan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disimpan di bank, jumlahnya mencapai Rp182 triliun.
Pengamat politik dari Universitas A-Azhar Indonesia Dr Ujang Komarudin menegaskan, uang sebesar Rp182 triliun itu adalah uang rakyat seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan bukan disimpan bank.
"Saya menduga uang ini sengaja disimpan di bank untuk mendapatkan bunga. Ini yang berbahaya karena rakyat sendiri di daerah kesulitan ekonomi," terang Ujang yang dihubungi di Jakarta, Sabtu (01/05/2021).
Sebab itu, lanjut Ujang, Jokowi dan Pemerintah pusat harus memberikan sanksi kepada kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota yang masih menyimpan uang APBD di bank, dan tidak segera membelanjakannya. "Sanksi itu bisa saja dengan mengurangi anggaran untuk tahun depan," tegas Ujang.
Ia menambahkan uang APBD itu seharusnya bisa digunakan untuk rakyat daerah dalam situasi sulit seperti ini, misalnya, memberikan modal usaha untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) karena sekarang ini mereka banyak yang bangkrut.
"Atau memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di daerah, apalagi daya beli masyarakat ini sedang menurun karena banyak di antara mereka yang memang tidak memiliki uang," Ujang menjelaskan.
Ujang menambahkan uang APBD dalam situasi sekarang ini fokus untuk program kerakyatan, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja di daerah, kesampingkan terlebih dahulu program infrastruktur yang tidak mendesak.
Ujang mengakui dengan membelanjakan uang APBD maka itu akan mendorong aktivitas ekonomi di daerah. "Jadi uang APBD itu jangan disimpan karena itu uang rakyat," Ujang menandaskan. (johara)
.jpg)
