Anggota DPRD DKI Kenneth: Rumah Panggung Bukan Solusi Banjir

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, kembali tergenang banjir setinggi kurang lebih 70 cm pada Kamis (29/4/2021) pagi. Banjir terjadi akibat luapan Kali Ciliwung setelah pada Rabu (28/4/2021) malam Bendungan Katulampa berstatus siaga tiga setelah diguyur hujan.

Pemprov DKI Jakarta pun berencana untuk membangun rumah panggung sebanyak 40 unit di daerah Kebon Pala. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth menilai, pembangunan rumah panggung tidak perlu dilakukan dan sangat mubazir jika di daerah yang kerap langganan banjir itu.

Pria yang akrab disapa Kent itu menuturkan, Pemprov DKI Jakarta seharusnya memasang sheet pile di sepanjang jalur Kali Ciliwung secara integral serta merelokasi jika ada penduduk yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung.

"Kunci paling penting dalam pengendalian banjir di wilayah Kebon Pala adalah pemasangan sheet pile di wilayah bantaran Kali Ciliwung, jangan malah dibuatkan rumah panggung di sana," kata Kent dalam keterangannya, Jumat (30/4/2021).

Oleh karena itu, Kent meminta kepada Pemprov DKI Jakarta fokus untuk membebaskan tanah warga yang berada di bantaran kali, dengan memaksimalkan peran lurah sebagai corong untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang masih tinggal di bantaran Kali Ciliwung.

"Lurah setempat harus melakukan sosialisasi secara intens kepada warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung, tentang bahaya banjir dan apa saja program Pemprov DKI dalam penanggulangannya, permasalahan yang selama ini terjadi di lapangan yang sering saya temui, bahwa kurangnya edukasi dan pengetahuan warga mengenai program Pemprov DKI tentang penanggulangan banjir," tutur Kent.

Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, saat ini Pemprov DKI harus menyusun strategi untuk berkomunikasi dengan masyarakat agar menghasilkan solusi yang baik dalam penanganan banjir di wilayah tersebut.

"Harus disusun strategi komunikasi yang baik supaya tercapai win win solution, supaya masyarakat bisa memahami dan mau mengalah jika pembebasan lahan sudah dilaksanakan dengan tujuan menormalisasi bantaran Kali Ciliwung agar ke depannya tidak terjadi banjir terus menerus," sambungnya.

Selain itu, Kent menambahkan, Pemprov DKI juga harus menjalin hubungan yang harmonis dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait dengan penetapan lokasi, dan peta bidang rumah warga yang berada di bantaran Kali Ciliwung yang akan di bebaskan, supaya tidak salah lokasi pada saat pelaksanaannya, Pemprov DKI harus betul-betul menyadari bahwa di sini BPN punya peranan sangat penting dalam upaya mendukung program penanggulangan banjir ini.

"Kalau mau sukses tangani banjir, buang jauh-jauh ego sektoral, harus bisa membedakan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, jangan malah mendahulukan kepentingan pribadi dibanding kepentingan masyarakat. Pemprov DKI harus benar-benar serius dan realistis dalam membuat program penanganan banjir ini," tukasnya.