Gelar Webinar Nasional, PLN Apresiasi Langkah KPK Wujudkan Dunia Usaha Tanpa Korupsi

Rabu 28 Apr 2021, 19:33 WIB
Ketua KPK, Firli Bahuri dalam webinar Nasional bertajuk Mewujudkan Dunia Usaha Tanpa Korupsi yang digelar secara daring, Rabu (28/4). (ist)

Ketua KPK, Firli Bahuri dalam webinar Nasional bertajuk Mewujudkan Dunia Usaha Tanpa Korupsi yang digelar secara daring, Rabu (28/4). (ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini mengapresiasi langkah KPK menggelar Webinar Nasional bertajuk Mewujudkan Dunia Usaha Tanpa Korupsi yang digelar secara daring, Rabu (28/4/2021).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pencegahan yang dilakukan KPK dari potensi terjadinya korupsi dilingkungan dunia usaha.

Dalam webinar yang dihadiri Ketua KPK, Firli Bahuri, Wakil Menteri BUMN 2, Kartika Wirjoatmodjo, para Direksi BUMN dan pelaku usaha lainnya. 

Zulkifli Zaini memberikan apresiasi KPK yang terus mendorong upaya pencegahan korupsi.

Guna memastikan tata kelola perusahaan yang baik terus dijalankan. Menurutnya sebagai BUMN, PLN berkomitmen dan siap mendukung upaya KPK dalam melakukan pencegahan korupsi di lingkungan perusahaan.

“Salah satu wujud pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan perusahaan dilakukan dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan SNI ISO 37001:2016,” ungkap Zulkifli.

Penerapan SNI ISO 37001:2016 ini juga bagian dari transformasi kami. Ini akan berdampak pada proses bisnis melaju semakin cepat dan efisien, transparan, akuntabel dan bijaksana. Serta meningkatkan kepercayaan stakeholder perusahaan.

Adapun PLN memiliki lebih dari 54.000 pegawai dan aset mencapai Rp 1.600 Triliun tersebar di seluruh pelosok tanah air dengan cakupan bisnis dari pembangkitan di sisi hulu hingga ke layanan pelanggan di sisi hilir.

PENDEKATAN PENCEGAHAN  

Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri menyampaikan bahwa KPK saat ini menggunakan pendekatan pencegahan tindak pidana korupsi.  “Kita lakukan perbaikan sistem, penguatan sistem, sehingga sistem yang baik menutup celah korupsi,” tutur Firli.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, menuturkan bahwa untuk mewujudkan dunia usaha dan organisasi yang inovatif, andal dan berdaya saing, diperlukan langkah yang bernilai strategis. Salah satu aspeknya adalah pemberantasan korupsi.

“Sesuai dengan nilai budaya akhlak yang dicanangkan, Kementerian BUMN senantiasa memegang teguh nilai moral dan etika dalam melaksanakan tugas,” pungkasnya. (ruh)  

 

 

 

Berita Terkait
News Update