JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga terjebak dalam dalam kepentingan partai politik (parpol), sehingga sampai kini belum juga melakukan eksekusi reshuffle kabinet.
Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas A-Azhar Indonesia Dr Ujang Komarudin yang dihubungi di Jakarta, Selasa (27/04/2021).
"Jokowi seharusnya menggunakan hak prerogatif untuk melakukan reshuffle tersebut, dan tidak terjebak oleh tarik menarik kepentingan parpol pendukungnya," kata Ujang.
Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, mengatakan seharusnya setelah DPR menyetujui perubahan normenklatur, Jokowi langsung melakukan reshuffle kabinet.
"Namun karena adanya tarik menarik kepentingan parpol yang begitu kuat, sehingga Jokowi belum melakukan eksekusi. Kalau rencana reshuffle ditunda terus dikhawatirkan akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi menterinya dalam bertugas," ujar Ujang.
Ujang menilai karena adanya kepentingan parpol dalam reshuffle, membuat Jokowi sulit untuk menentukan pertimbangan menteri mana yang akan diganti, dan siapa yang akan menggantikannya.
Dia juga memprediksi terkait rencana Jokowi yang akan memasukkan kader PAN di kabinet justru mendapatkan resistensi dari parpol. "Tarik menarik kepentingan seperti ini sehingga Jokowi sampai kini belum mengumumkan reshuffle kabinet," tegas Ujang.
Ia berharap Jokowi tidak terjebak kepada kepentingan parpol dalam melakukan reshuffle kabinet, termasuk untuk memecat menterinya. "Kalau memang ada menteri yang gak bisa kerja, atau kerjanya tidak bagus pecat saja," ujar Ujang.
Sebelumnya, pemerintah melebur dua kementerian yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Selain itu terdapat satu kementerian baru yakni Kementerian Investasi.
Jokowi sudah melakukan reshuffle kabinet pada Desember 2020 dengan juga mengganti sejumlah menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Menteri Kesehatan. Jokowi juga melantik sejumlah Wakil Menteri yang menambah jajaran Kabinet Indonesia Maju. (johara)
Presiden Joko Widodo. (ist)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
