JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Tiga aktivis Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) dilaporkan ditangkap polisi. Mereka diamankan saat mengikuti aksi protes atas kedatangan pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing ke Indonesia, Sabtu (24/4/2021).
Ketua Almisbat Jakarta, Chaerudin Ambong mengungkapkan ketiga aktivis itu masing-masing adalah Franklin, Kosta dan Yusuf.
"Mereka diamankan aparat kepolisian saat terjadi aksi tarik-menarik spanduk dengan aparat," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Poskota.co.id, Minggu (25/4/2021) pagi.
"Sampai saat ini belum diketahui keberadaan ketiga aktivis tersebut," sambungnya.
Ambong yang juga koordinator pengunjuk rasa dalam aksi tersebut menceritakan demonstrasi yang mereka gelar pada Sabtu (24/4/2021) kemarin berlangsung singkat lantaran dibubarkan polisi.
Dari pantauannya terlihat massa aksi dari Almisbat berebut spanduk dengan aparat kepolisian yang mencoba membubarkan aksi mereka tepat di kawasan persimpangan lampu merah Kejaksaan, sekitar 100 meter dari kantor Sekretariat Asean yang berada di kawasan jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan.
Aksi itu sendiri mereka gelar sebagai bentuk protes atas keberadaan bos junta militer Myanmar yang telah melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil.
"Kudeta militer di Myanmar 1 Februari 2021 lalu menuai banyak kecaman dunia internasional. Kudeta tersebut menjadi preseden buruk kehidupan demokrasi di kawasan Asia Tenggara," ujar Ambong.
Ia menambahkan, masyarakat Myanmar saat ini masih dilanda ketakutan akibat kudeta oleh junta militer. Sedikitnya, kata dia, sampai hari ini sekitar 700 orang tewas di tangan aparat junta militer. "Bahkan ribuan orang ditahan tanpa proses peradilan akibat protes terhadap aksi kudeta militer yang dimotori Jenderal Min Aung Hlaing," tandasnya.
Karenanya, Ambong mengatakan Almisbat kecewa dengan sikap pemerintah Indonesia yang mengundang Jenderal Min Aung Hlaing di KTT Asean.
"Aung Sing (Min Aung Hlaing) ini bos kudeta Myanmar, dia orang yang harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa ratusan penduduk Myanmar, bukan tidak mungkin Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyeret dia ke mahkamah internasional atas dugaan pelanggaran HAM berat. Harusnya pemerintah Indonesia mampu menjaga perasaan masyarakat dunia yang nyata-nyata mengecam tindakan kudeta itu," tegas Ambong.
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
