JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) minta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan program pembangunan yang mendukung kebijakan rendah karbon, dan menyusun rencana aksi (renaksi) penanggulangan banjir.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori dalam Musrenbang penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 secara virtual, Rabu (14/04/2021).
“Kami menyarankan agar program dan kegiatan yang terkait prioritas pembangunan DKI perlu penyesuaian, guna mendukung kebijakan pembangunan yang rendah karbon,” kata Hudori.
Rakortekrenbang tingkat pusat Tahun 2021 telah membahas usulan proyek prioritas dari Provinsi DKI Jakarta. Terdapat 5 usulan yang diakomodir dan 14 usulan yang akan dibahas lebih lanjut.
Usulan yang diakomodir di antaranya adalah pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta East-West, penyediaan tanggul pengaman pantai pesisir, dan penyediaan suplemen tambah darah dan vitamin A.
Adapun prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 adalah peningkatan kualitas pembangunan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, penguatan ketahanan pangan, dan antisipasi banjir, rob, dan genangan.
Dikatakan Hudori, selain pandemi yang masih berlangsung, banjir merupakan permasalahan klasik yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta.
"Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov DKI dan selanjutnya disinkronkan dengan pemerintah daerah sekitar dan kementerian/lembaga terkait," terang Hudori.
Kemendagri telah menginisiasi upaya sinkronisasi ini melalui Komitmen Bersama Penanggulangan Banjir dan Longsor Kawasan Jabodetabekpunjur tanggal 2 Juni 2020.
"Perlu tindak lanjut rencana aksi (renaksi), antara lain dengan pengintegrasian renaksi ke dalam RKPD 2022 dan dukungan pemerintah daerah, serta monitoring evaluasi secara periodik dan sesuai kebutuhan,” tandasnya.
Hudori juga mengatakan, RKP dan RKPD Provinsi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 diharapkan dapat mendukung 10 (Sepuluh) Fokus Pembangunan Tahun 2022.
Kesepuluh fokus ini menggambarkan sektor-sektor tematik pembangunan yang menjadi pengungkit utama dalam upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang dilakukan di tahun 2022.
"Pencapaian 10 fokus pembangunan harus merupakan kontribusi dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan, mulai dari masyarakat, swasta, K/L dan pemerintah daerah sendiri," tandas Hudori. (johara)
.png)
.jpg)
