Pembelian Alat Damkar Lebih Rp6,5 Miliar, Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Penegak Hukum Turun Tangan

Rabu, 14 April 2021 14:44 WIB

Share
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. (foto: ist)
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. (foto: ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID  - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dalam pembayaran empat paket pengadaan alat pemadam kebakaran (Damkar) DKI. Indikasinya pembayaran pengadaan mobil Damkar itu kelebihan Rp6,5 miliar.

Hal tersebut terungkap dalam hasil laporan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2019. Disebutkan ada kelebihan pembayaran atas empat paket pengadaan mobil pemadam, dan indikasi kelebihan pembayaran atas satu paket pengadaan mobil pemadam.

Empat paket yang disebutkan itu antara lain unit submersible, unit quick respons, unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal, dan unit pengurai material kebakaran.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mempertanyakan kinerja Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) DKI Jakarta terkait kasus Anggaran Alat Damkar DKI Jakarta yang kelebihan pembayaran sebesar Rp6,5 miliar.

"Di mana fungsi kinerja dan Peran KPK DKI, kenapa hal ini bisa terjadi?," ujar Kenneth dalam keterangannya, Rabu (14/4/2021).

Pria yang kerap disapa Kent itu pun meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan agar bisa menjelaskan kasus secara transparan tersebut ke publik, dan bertanggung jawab atas temuan BPK itu.

"Laporan keuangan itu sejak 2019, artinya sudah lama keuangan itu mengendap dan baru ketahuan oleh BPK. Jadi intinya Peran dan kinerja KPK DKI itu apa?," tanya Kent.

Oleh karena itu, Kent meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Bareskrim Polri untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas.

"Kejagung, KPK, dan Bareskrim harus mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Kita tak bisa mengharapkan sepak terjang KPK DKI yang di isi oleh TGUPP. Pak Anies dan Kepala Dinas Gulkarmat/Damkar DKI Jakarta juga harus bertanggung jawab," tuturnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu meminta dana kelebihan Rp6,5 miliar itu harus dikembalikan ke das daerah untuk penanggulangan Covid-19.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar