Mendagri Mengingatkan Bonus Demografi Dapat Menjadi Bencana Bila Angkatan Kerja Tidak Tertampung

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan bahwa bonus demografi dapat menjadi bencana apabila tidak dikelola dengan baik.

"Salah satu persoalan besar bangsa Indonesia yaitu adanya pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Bonus demografi menyebabkan pemerintah harus menyelaraskan jumlah angkatan kerja (usia produktif) dengan lapangan pekerjaan yang mampu merampungkan," terang Tito.

Itu disampaikan Tito dalam acara Musrenbang Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022, di Ruang Rapat Mendagri, Jakarta Pusat, Selasa (13/04/2021).

"Namun ini akan menjadi bencana demografi kalau angkatan kerja yang besar itu tidak mampu tertampung, tidak mampu ditampung, mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan yang terjadi nanti adalah pengangguran,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan amanat agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat perencanaan yang matang untuk memperkuat pembangunan SDM. Sebab, apabila SDM unggul, akan lahir tenaga kerja produktif yang mampu bersaing secara global.

Mendagri mengatakan, ada dua pembangunan SDM yang harus difokuskan. Pertama, meningkatkan kualitas bidang pendidikan, baik formal dan informal. Kedua, bidang kesehatan agar angkatan kerja memiliki kondisi tubuh yang sehat sehingga mampu bekerja dengan optimal.

“Sekali lagi pembangunan SDM dengan fokus pada pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang utama dan ini dalam sistem pemerintahan kita UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” kata Mendagri.

Tito meyakini apabila SDM dan SDA, keduanya dikelola dengan baik, maka Provinsi Kaltara akan mampu meningkatkan ekonomi di daerahnya. “SDM menjadi nomor satu baru SDA. Kalau SDA-nya luar biasa seperti Kaltara dan SDM-nya unggul terdidik, terlatih dan sehat, saya yakin Kaltara ini akan melompat,” ujarnya.

Mendagri juga meminta agar pemerintah daerah mengembangkan industri manufaktur sebagai sarana untuk melakukan transformasi ekonomi. Misalnya dengan memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan SDA agar hasilnya lebih maksimal.

"Presiden ingin jangan hanya bergantung pada SDA, tetapi kembangkan juga ekonomi yang berbasis manufaktur, industri, kemudian jasa modern. Jangan hanya berpikir SDA tetapi juga jasa modern, apalagi kalau jasa modern yang dikaitkan dengan SDA. Misalnya pertanian tetapi pertanian modern, jasa modern ini misalnya yang berbasis teknologi atau penggunaan teknologi digital,” terangnya.