SERANG - Pemerintah pusat diminta agar bertindak tegas dan konsisten terhadap kebijakan pelarangan mudik lebaran idul Fitri 1442 Hijriah agar tidak membingungkan masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kota Serang ini Pujiyanto. Menurut Puji, pemerintah harus benar-benar mengeluarkan kebijakan yang tegas dan tidak membingungkan rakyat.
"Bagimana tidak membingungkan, satu sisi pemerintah melarang mudik lebaran. Sementara dari sisi lainnya pemerintah membolehkan objek wisata dibuka selama libur lebaran," ungkap Pujiyanto, Minggu (11/04/2021).
Menurut politisi Nasdem ini, pemerintah wajib menjelaskan kepada rakyat apa yang dimaksud dengan larangan mudik dan apa tujuan dan pertimbangannya objek wisata itu dibuka pada hari lebaran dan libur lebaran.
"Bagaimana mungkin objek wisata didatangi masyarakat jika masyarakatnya sendiri tidak pulang ke kampung halamannya untuk mudik. Sementara selama ini pengunjung objek wisata di Banten adalah warga yang selama ini merantau atau tinggal di luar kampung halamannya sendiri," papar Pujiyanto.
Jika masyarakat dilarang mudik sementara objek wisata dibuka, lanjutnya, lantas siapa yang akan berkunjung ke temat wisata itu.
"Apakah mungkin objek wisata itu dibuka hanya untuk masyarakat yang tinggalnya jauh dari objek wista itu sendiri. Jika iya, maka artinya akan terjadi gelombang pengunjung dari luar daerah. Artinya pula pembatasan aktivitas dan mobilitas warga tidak berlaku," ujarnya.
Selain itu kata dia, objek wisata bisa jadi pemicu adanya kerumunan. Jika objek wisata dibuka dan warga lokal beramai-ramai datang, maka kerumuman itu benar-benar akan terjadi.
"Larangan berkerumun itu sejauh ini kan belum dicabut. Karena berkerumun itu menjadi salah satu penyebab menyebarnya Covid-19. Sanksi bagi pihak yang menjadi penyebab orang berkerumun pun masih berlaku. Ini benar-benar membingungkan," urai Pujiyanto.
Dia meminta pemerinntah benar-benar tegas. Jika memang mudik itu dilarang, maka objek wisata pun harus benar-benar ditutup.
"Intinya, jangan kasih celah Covid-19 menyebar dan menularkan dengan kebijakan yang 'ngelantur'. Masih ada waktu bagi pemerintah untuk membuat kebjikana yang tepat. Lebaran masih sebulan lagi, buatlah kebijakan yang benar, tepat dan tidak membingungkan," tegasnya.
Yang mengherankan lagi kata dia, pembatasan aktifitas ibadah di bulan puasa masih berlaku. Seperti pengaturan tarawih dan shalat Ied.
"Cobalah pemerintah pusat membuat kebijakan yang berlaku universal. Tidak membuat kebijakan yang seolah menyekat-nyekat," tutupnya. (kontributor banten/luthfillah)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
