ADVERTISEMENT

MPR Minta Pemerintah Lobi Arab Saudi agar Jamaah Indonesia Bisa Beribadah Haji Serta Perjuangkan Kuota 

Sabtu, 10 April 2021 12:17 WIB

Share
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid. (rizal)
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid. (rizal)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID –  Wakil Ketua MPR, Dr Jazilul Fawaid mengatakan, pemerintah berkewajiban memperjuangkan kuota haji 2021 agar tidak dikurangi.

Selain itu, pemerintah  Arab Saudi agar dilobi agar tahun ini jemaah Indonesia bisa melaksanakan ibadah haji meski meski  pembatasan jumlah jamaah haji.

"Urusan haji ini adalah soal diplomasi. Kuota itu urusannya diplomasi. Bapak Zainut sebagai Wamenag dikatakan canggih jika kuotanya bertambah. Jadi, ada sisi yang lain namanya sisi diplopatik antara Indonesia dengan Arab Saudi," tutur Gus Jalil sapaan akrabnya,  Sabtu (10/4/2021)

Gus Jazil, Jika pembatasan yang dilakukan Arab Saudi dari kuota jamaah tahun lalu 230.000, yang boleh berangkat tahun ini hanya 10 persen, sebaiknya pelaksanaan ibadah haji tahun ini ditiadakan saja. 

"Sebab, hal itu justru akan menimbulkan persoalan bagi calon jamaah haji dan pemerintah untuk menentukan siapa calon jamaah yang bisa diberangkatkan.

“Tapi kalau masih 50 persen, itu masih bisa dipertimbangkan," katanya,

Ia juga berharap agar Pemerintah tak menaikkan biaya haji dengan alasan biaya protokol kesehatan (prokes).

"Saya mendengar selentingan, ada tambahan biayanya karena soal kesehatan dan lain-lain. Mestinya jangan tambah biaya. Itu kan urusan penyelenggara. Kita nggak tahu ada Corona, masalahnya Anda (Pemerintah) menjadi pelayan, penyedia, penyedia jasa, apapun risikonya ya jangan tambah," tutur Gus Jazil.

Politisi PKB ini menilai, Ibarat jual beli,  tidak bisa sebuah akad dalam transaksi di tengah jalan ada penambahan biaya.

"Kalau transaksi, di tengah jalan harus diubah harga, secara akad syariah juga salah. Masalahnya untuk haji disitu, bisnis haji itu, istilahnya tidak ada pilihan. Kan ini ditanggung pemerintah semuanya. Ini kalau dalam bisnis, sama juga dengan monopoli. Kalau ada pilihan tentu saya memilih yang lebih enak, murah, ini nggak ada pemilihan makanya dalam posisi ini pemerintah harus arif dan bijaksana," bebernya.

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT