Hal ini, lanjut Agus, bukan saja karena masalah kualitas produk atau masalah marketing. Namun juga karena rendahnya tingkat kemitraan pelaku UMKM.
"93% UMKM tidak melakukan kemitraan," terang Agus seraya menambahkan bahwa kemitraan diperlukan tidak saja untuk menekan biaya produksi tetapi juga untuk memperluas akses ke pasar global.
Agus yang mantan pejabat Kemenkop UKM itu menilai kebijakan pemerintah terhadap UMKM sudah tepat, sekarang tinggal bagaimana UMKM memanfaatkannya untuk memperkuat kualitas produknya dalam menembus pasar ekspor.
Pembicara dari Sucofindo, Dr. Soleh Rusyadi Maryam, mengutip data ekspor Kementerian Perdagangan dari 2016-2020 mengingatkan perlunya UMKM memilih fokus produksi yang didorong untuk menembus pasar ekspor.
Ia menyebut pangan olahan; hasil perkebunan; olahan hasil hutan; furnitur; kerajinan; perhiasan; hasil tenun rayat; garmen dan aksesoris garmen; dan alas kaki merupakan produk yang terbukti memiliki pasar luar, dan kontribusinya selama ini terhadap ekspor Indonesia cukup besar.
“Ada 20 negara yang selama ini jadi tujuan ekspor produk tersebut mulai dari China, AS, Jepang, India, Singapura, Korea Selatan, Belanda, Jerman, Australia, hingga Hongkong, Italia, dan Spanyol,” ungkap Soleh.
Namun untuk bisa mengekspor produknya, doktor ekonomi lingkungan Universitas Indonesia itu setuju UMKM harus didukung sejak mulai dari masalah legalitas/Perijinan, asesmen pasokan, pengembangan produk dan pengembangan kemasan produk, sertifikasi/labelisasi produk, branding/promosi, transaksi dan pengiriman, hingga masalah relasi dengan relasi dengan pelanggan.
“Harus didampingi dari hilir hingga ke hulu,” tegasnya.(tri)
