SERANG, POSKOTA.CO.ID - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menilai ada dua hal yang kontradiktif antara kebijakan pemerintah melarang mudik dengan kelonggaran untuk berlibur pascalebaran.
Dua kebijakan ini ibarat dua sisi mata uang, yang seharusnya hanya memilih satu di antara dua pilihan itu. Kalau memang pilihannya dilarang, maka keduanya harus dilarang. Begitupula sebaliknya.
"Covid-19 dengan ekonomi ini memang seperti dua sisi mata uang. Seharusnya tidak demikian. Jika pilihannya dilarang, maka harus tetap dilarang," ujarnya, kemarin.
Mantan anggota DPR RI ini melanjutkan, dua kebijakan yang kontradiktif ini akan menyulitkan Pemerintah Daerah (Pemda), mengingat bagaimana cara mengatur Protokol Kesehatan (Prokes) orang yang sedang mandi di pantai.
"Ini akan menimbulkan persoalan baru bagi petugas yang di lapangan nanti, mengatur seluruh wisatawan yang berliburan di pantai nanti. Mereka diimbau agar tetap menjaga jarak, meskipun sedang berenang di pantai," jelas WH.
Apalagi, tambah WH, di Kota dan Kabupaten, wisatawannya tidak hanya datang dari Jakarta dan kota-kota besar lainnya, tapi mereka yang datang kebanyakan dari kampung-kampung, dari gang-gang yang mau liburan.
"Kalau wisata diperbolehkan, setelah makan daging, sate mereka pasti bajalan ke pantai, berkerumun di situ," ucapnya.
WH mengakui, tahun lalu juga ketika tidak diperbolehkan melakukan liburan pascalebaran, nyatanya masih banyak masyarakat yang melakukan liburan, terutama ke Pantai Anyer dan sekitarnya.
Apalagi nanti ketika diperbolehkan dengan persyaratan penerapan Prokes, bisa jadi akan membludak masyarakat yang melakukan liburan.
"Bagaiamana cara menanganinya, ini juga masalah. Prokes sudah ada, sudah punya cara menangani, tapi kita tidak bisa mengendalikan para wisatawan yang berlibur di pantai. Inilah yang menjadi persoalan bagi kita," tegas WH. (kontributor banten/luthfillah)
.jpg)
.jpg)
