JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Musisi Erdian Aji Prihartanto atau dikenal Anji, mengungkapkan pendapatnya terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Dan/Atau Musik yang diteken Presiden RI Joko Widodo pada 30 Maret 2021.
Mengenai PP itu Anji masih belum memutuskan antara setuju dan tidak setuju, bahkan ia merasa gelisah dengan adanya peraturan tersebut.
Mengenai PP itu, ia antara setuju dan tidak setuju. Bahkan ia merasa gelisah dengan adanya peraturan itu. Hal tersebut tertuang dalam unggahan Instagramnya @duniamanji.
"TERBAGI DUA KUBU: 1. Setuju PP 56 tahun 2021, 2. Tidak setuju PP 56 tahun 2021," tulis Anji, dalam unggahan Instagramnya, Rabu (7/4/2021).
"Buat saya memperjuangkan hak komposer adalah mutlak. Sudah saya lakukan sejak lama," lanjutnya.
Anji dibuat gelisah dengan pengelolaan data royalti yang belum transparan. Selain itu juga terkait harga lagu dari penerbit yang belum memiliki standar.
"Tapi sebenarnya, ada hal yang sangat penting yang belakangan menggelisahkan saya: 1. Pengelolaan data tentang royalti belum transparan. 2. Harga lagu dari Publisher yang tidak memiliki standar," tutur Anji.
"Sebenarnya, 2 hal ini yang menggelisahkan saya, setahun belakangan. Nomor 1 sih sudah sejak lama," kata Anji dalam keterangan unggahan itu.
Lantas unggahan Anji mendapat respons dari netizen yang turut mempersoalkan adanya pembayaran royalti musik di tempat-tempat komersial.
Bahkan ada yang mengatakan, apabila pengelolaan data royaltinya belum transparan, mungkin malah jadi ladang baru untuk praktik korupsi.
"Kalo gak transparan ini malah bisa jadi ladang basah buat panen cuan oleh oknum2 tertentu yg berwenang mengumpulkan royalti ini," kata akun @ferywinataa. (cr02)
.png)
.jpg)
