Polri Umumkan Aturan Baru, Larang Media Pertontonkan Tindakan Polisi Arogan

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Divisi Humas Mabes Polri mengeluarkan surat telegram terkait aturan fungsi humas di tiap-tiap wilayah.

Surat telegram tersebut tertuang dalam nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 yang diteken langsung Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, Senin (5/4/2021).

Dari sejumlah poin yang dibuat pada surat telegram itu, ada salah satu poin yang menjadi sorotan publik, yakni meminta media tidak menayangkan atau menampilkan aksi kekerasan saat polisi tengah melakukan penindakan terhadap tindak pidana.

Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, alasan Polri mengeluarkan telegram itu untuk menunjukkan kinerja Polri yang semakin baik dan humanis.

“Tujuannya agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik, humanis, dan professional,” kata Ahmad Ramadhan.

Namun Ramadhan, dalam keterangannya sempat memberikan penjelasan bahwa aturan tersebut ditujukan untuk media internal Polri bukan untuk media massa secara umum atau di luar Polri.

Berikut isi telegram terkait aturan fungsi Humas Polri di tiap wilayah:

1. Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis.
2. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana.
3. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian.
4. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan atau fakta pengadilan.
5. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan
6. Menyamarkan gambar dan identitas korban kejahatan seksual, keluarganya, serta pelaku kejahatan seksual dan keluarganya.
7. Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual, keluarganya, serta orang diduga pelaku dan keluarganya yaitu korban di bawah umur.
8. Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan reka ulang bunuh diri dan identitas pelaku.
9. Tidak menayangkan tawuran atau perkelahian secara detail.
10. Dalam upaya penangkapan pelaku tidak membawa media, dan tak boleh disiarkan secara live.
11. Tidak menampilkan gambar secara eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.