SERANG, POSKOTA.CO.ID - Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) sering mengatakan akan melakukan koordinasi ke DPRD terkait persoalan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) tahap kedua yang belakang menjadi polemik.
Terakhir, seusai memimpin rapat pimpinan bersama sejumlah pejabat eselon II di Pendopo Gubernur Banten, Senin (5/4/2021) kemarin, Gubernur Banten juga mengatakan akan melakukan koordinasi dengan DPRD pekan depan.
WH mengatakan, terkait polemik rencana pinjaman ke SMI tahap kedua ini yang pertama akan ia lakukan adalah berkoordinasi dengan DPRD Banten dengan berbagai kemungkinannya jika pinjaman ini tetap dilanjutkan atau dibatalkan.
"Jika dibatalkan, tentu konsekuensinya bahwa pemulihan ekonomi daerah menjadi terganggu, karena proyek-proyek yang sudah dialokasikan terpaksa dibatalkan.
"Kedua, karena masih ada proyek-proyek terusan lanjutan dari proyek 2020 dan proyek strategis seperti jembatan dan stadion yang terancam mangkrak. Ini yang terus kami pikirkan," ujarnya.
Selanjutnya, tambah WH, jika pinjaman ini tetap dijalankan, kita harus siap menanggung risiko terkait bunga sebesar 6 persen yang diberlakukan.
"Untuk hal itu sekarang kami sudah mengirimkan surat ke Kemenkeu untuk dibahas kembali perjanjian awal dengan Pemprov Banten, karena dalam PKS-nya memang klausulnya 0 persen bunga. Apakah PKS itu bisa dirasionalisasi," jelasnya.
WH mengakui bukan hanya Banten yang mengalami hal tersebut, tetapi Provinsi lain juga seperti Jawa Barat mengalami hal yang sama.
"Nanti kami akan koordinasi dengan Provinsi lain, apakah ada usulan-usulan baru semacam dispensasi, karena kesepakatnya sudah tahun 2020 lalu," jelasnya. (kontributor banten/luthfillah)
.png)
