SERANG - Pemprov Banten diimbau agar segera melakukan koordinasi dengan DPRD terkait persoalan rencana pembangunan 36 Unit Sekolah Baru (USB) yang terancam gagal.
Kordinasi itu penting dilakukan mengingat pembangunan USB itu menjadi salah satu program RPJMD pasangan Gubernur Banten Wahidin Halim WH dan Andika Hazrumy.
Selain itu, DPRD dalam hal ini Badan Anggaran (Banggar) bisa mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan kejelasan rencana pinjaman ke PT SMI tahap kedua.
Ketua komisi V DPRD Banten Muhammad Nizar mengatakan, berdasarkan informasi yang berkembang dan ramai saat ini, Pemprov Banten akan membatalkan rencana pinjaman tahap kedua sebesar Rp4,1 triliun itu karena pemerintah pusat memberlakukan bunga.
Padahal dana dari pinjaman itu sudah masuk dalam postur anggaran APBD Provinsi Banten tahun 2021.
"Nah, makanya saya dorong agar Pemprov Banten dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan kordinasi dengan Banggar untuk memperjelas kedudukan semua persoalan itu," tegasnya.
Politisi Gerindra ini melanjutkan, sejak rapat pambahasan rancangan APBD 2021 pada pertangahan 2020 lalu, dirinya sudah meminta TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran ke Banggar. Hal itu guna melihat apakah pinjaman SMI akan benar direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.
"Pada saat itu berkali-kali mereka (TAPD) meyakinkan dan memastikan pinjaman SMI. Padahal ini jadi kekhawatiran kami dalam menyusun postur anggaran ini," kata Nizar saat dihubungi Minggu (4/4/2021).
Anggota Banggar itu juga mengaku, kekhawatiran tersebut buka tanpa alasan. Sebab, jika pinjaman itu gagal maka akan berdampak pada tidak tercapainya target RPJMD Provinsi Banten 2017-2022.
"Ternyata hari ini benar apa yang kekhawatiran Banggar terjadi," katanya.
Terkait pembangunan 36 USB, Nizar menjelaskan, dalam penyusunan anggaran untuk mencapai target RPJMD, terdapat berbagai beberapa item yang harus dipenuhi diantaranya pengadaan lahan, melakukan fisibillity study (FS), pembayaran lahan dan pembangunan USB.
"Nah pada saat Komisi V rakor (rapat koordinasi) dengan Dindikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), kami ngga mau pembangunan USB ini seperti kejadian sebelumnya. Direncanakan tapi ngga jadi dibangun," jelasnya.
Ditegaskan Nizar, dan pada saat rakor itu pihaknya juga membuat schedule (rencana) agar rencana ini bisa selesai pada akhir 2021, dan secara teknis sudah clear.
"Cuma kalau bicara pinjaman SMI itu belum clear. Karena dalam pembangunan USB ada dua sumber pendanaan, pertama pembebasan lahan pakai APBD dan pembangunan pakai dana pinjaman SMI, dimana SMI fokus pada pembangunan infrastruktur," sambungnya.
Nizar berharap TAPD segera melakukan konsolidasi dengan Banggar untuk menyelesaikan persoalan pinjaman PT. SMI yang sudah masuk dalam APBD 2021 ini.
"Jangan sampai jadi masalah ke depan. TAPD harus tentukan kalau SMI ngga jadi kucurkan dananya. Ini harus diselesaikan, apakah pengadaan lahan USB jalan terus, tapi kalau SMI tidak terealisasi harus distop supaya ngga bermasalah," ucapnya.
Menurut Nizar, mayoritas program pembangunan pada 2021 menggunakan dana pinjaman dari PT SMI.
"Untuk program pembangunan di 2021 seluruhnya menggantungkan dari dana hutang. Itu harus segera dikonsolidasikan, kemudian harus dibicarakan untuk dicarikan solusinya. Jangan sampai terkatung-katung. Ini sudah bulan empat (April) loh. Kalau (pinjaman itu) masih bagian dari APBD apakah mungkin bisa kekejar," ujarnya.
Saat ditanya apakah Komisi V akan memanggil Dindikbud Provinsi Banten untuk membahas kejelasan USB, Nizar mengaku, pihaknya masih menunggu konsolidasi TAPD dengan Banggar.
"Belum bisa memutuskan. Kita masih menunggu hasil konsolidasi," pungkasnya. (kontributor banten/luthfillah)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
